Survei LSI: Jokowi Butuh Menteri Utama

JAKARTA - Setelah satu tahun memerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memerlukan pejabat untuk menduduki posisi menteri utama. Tujuannya agar kinerja pemerintah bisa berjalan lebih baik.

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 25-27 Oktober, sebanyak 64,63% publik menyatakan menteri utama diperlukan Presiden Jokowi.

Peneliti LSI Dewi Arum ‎menjelaskan, menteri utama adalah orang yang dipercaya Jokowi untuk membantu mengelola pemerintahan atau menjadi operator pemerintahan.

Dia mengungkapkan, publik merespons positif‎ isu menteri utama karena untuk meningkatan kinerja pemerintahan.

"Meskipun secara hukum ketatanegaraan, menteri utama masih debatable, namun survei ini menunjukkan bahwa publik melegitimasi jabatan itu sebagai solusi memperkuat pemerintahan," ujar Dewi saat jumpa pers di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (29/10/2015).

Dia mengungkapkan, hanya sebesar 31,71% publik yang menyatakan tidak setuju adanya menteri utama tersebut. Adapun responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 3,66%.

"Dukungan terhadap keberadaan menteri utama merata di semua segmen masyarakat, baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan," katanya.

Selain itu, mereka yang berpendidikan rendah maupun pendidikan tinggi. ‎ "Mereka yang wong xilik maupun yang berekonomi mapan juga mendukung adanya menteri utama dalam Kabinet Jokowi pasca setahun pemerintahan," ungkapnya.

Dia membeberkan, survei ini menggunakan metode multistage random samping dengan 600 responden, dan margin of error sekitar 4,0%.

Survei LSI ini dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. "Kami juga melengkapi‎ survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, Focus Group Disscussion dan indepth interview," ungkapnya.


PILIHAN:

Pemerintah Diminta Tak Alergi Pansus Asap