Pemerintah Diminta Tak Alergi Pansus Asap

JAKARTA - Sebanyak 171 anggota DPR telah mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) DPR untuk mencari penyebab kebakaran hutan yang mengakibatkan musibah asap.

Apabila terbentuk, pansus diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan tidak politis.

"Intinya pansus ini bagian dari fungsi pengawasan, apakah pansus diperlukan, ya diperlukan selama tidak ada aroma politis," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Kamis (29/10/2015).

Pangi mengatakan, prokontra yang mewarnai pembentukan pansus asap di DPR merupakan hal biasa.

Sebagai lembaga legislatif, kata Pangi, sudah selayaknya DPR menjalankan fungsi kontrolnya terhadap penyelenggaraan negara. (Baca juga: 171 Anggota DPR Ajukan Pansus Asap)

Apalagi, terhadap bencana asap yang sudah tiga bulan terakhir mengepung Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Bagian dari DPR mengawasi kerja pemerintah. Sah-sah saja menyelediki lagi siapa pembakarnnya, memanggil persuahaan-perusahaan yang terindikasi membakar, panggil bupati yang terindikasi memberi izin, tapi pansus ini jangan ada kepentingan politis terkait kekuasaan," tutur Pangi.

Dia berharap pemerintah tidak alergi dengan wacana pembentukan pansus asap di DPR. Kini, kata Pangi, saatnya seluruh elemen bangsa tuun tangan dan bekerja sama untuk berantas asap.

"Kenapa pemerintah menolak, pemeritah tidak usah alergi. Meskipun alasannya menteri akan dipanggil ke DPR rapat saat sibuk mengatasi asap, tidak usah komentar seperti itu," kata Pangi.

PILIHAN:

Minus Lima untuk Setahun Jokowi-JK