Pansus Pelindo II Jangan Sampai Jadi Ajang Politis
Selasa, 27 Oktober 2015 - 22:22 WIB
Pansus Pelindo II Jangan Sampai Jadi Ajang Politis
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengkritik kinerja para anggota pansus Pelindo II. Dia mengaku lebih banyak tak mengetahui apa yang hendak dikerjakan di dalam tim tersebut.
Desmond yang juga masuk dalam anggota pansus tersebut menilai, ketidakpahaman itu membuat kerja pansus belum mengarah pada tujuan pansus didirikan, yakni memastikan proses penegakan hukum terhadap Direktur Pelindo II RJ Lino.
Desmond mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) MD3 pansus dibentuk untuk melakukan proses penyidikan terkait pelanggaran hukum dan UU.
"Kan belum tahu pelanggaran hukum dan UU-nya dimana. Karena tak paham, akhirnya jadi pencitraan dan gertak-gertak tak jelas," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra, jika pola kerja pansus yang selama ini telah dilakukan tetap dipertahankan, Desmond pesimis, Pansus akan menghasilkan sesuatu yang signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia.
"Iya saya pesimis, pansus hanya panggil orang yang ujungnya politis dan pencitraan, bukan hukum," ucapnya.
Desmond mengimbau agar jangan sampai Pansus Pelindo II DPR hanya menjadi panggung politisasi oleh pihak-pihak tertentu. Pansus harus melakukan sesuatu yang bisa menindaklanjuti temuan awal Bareskrim Mabes Polri ketika masih dipimpin Komjen Budi Waseso.
"Ini kan ranah hukum. Maka adakah pelanggaran hukum? Pansus ini harus menjaga agar sesuatu yang sudah diselidiki itu tetap on the track," tandasnya.
PILIHAN:
Ada Kongkalikong RJ Lino dengan Oknum Kejagung
Dicurigai, Ada Agenda di Balik Pansus Pelindo
Desmond yang juga masuk dalam anggota pansus tersebut menilai, ketidakpahaman itu membuat kerja pansus belum mengarah pada tujuan pansus didirikan, yakni memastikan proses penegakan hukum terhadap Direktur Pelindo II RJ Lino.
Desmond mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) MD3 pansus dibentuk untuk melakukan proses penyidikan terkait pelanggaran hukum dan UU.
"Kan belum tahu pelanggaran hukum dan UU-nya dimana. Karena tak paham, akhirnya jadi pencitraan dan gertak-gertak tak jelas," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra, jika pola kerja pansus yang selama ini telah dilakukan tetap dipertahankan, Desmond pesimis, Pansus akan menghasilkan sesuatu yang signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia.
"Iya saya pesimis, pansus hanya panggil orang yang ujungnya politis dan pencitraan, bukan hukum," ucapnya.
Desmond mengimbau agar jangan sampai Pansus Pelindo II DPR hanya menjadi panggung politisasi oleh pihak-pihak tertentu. Pansus harus melakukan sesuatu yang bisa menindaklanjuti temuan awal Bareskrim Mabes Polri ketika masih dipimpin Komjen Budi Waseso.
"Ini kan ranah hukum. Maka adakah pelanggaran hukum? Pansus ini harus menjaga agar sesuatu yang sudah diselidiki itu tetap on the track," tandasnya.
PILIHAN:
Ada Kongkalikong RJ Lino dengan Oknum Kejagung
Dicurigai, Ada Agenda di Balik Pansus Pelindo
(hyk)
