Badan Khusus Tangani Kebakaran Hutan Tak Efektif

JAKARTA - Pemerintah diminta tetap fokus menangani kabut asap di Sumatera dan Kalimantan akibat kebakaran hutan tanpa membentuk badan khusus.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan, usulan untuk membentuk badan khusus yang menangani dampak kebakaran hutan di Indonesia tidak efektif.

"Saat ini yang terpenting adalah bukan dengan membentuk lembaga baru, namun lebih kepada penguatan beberapa aspek lembaga pemerintah yang telah ada," ujar Rasio dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).

Rasio menambahkan, saat ini pemerintah jelas sedang fokus bagaimana menghentikan kabut asap. Penguatan lembaga jauh penting ketimbang usulan mendirikan lembaga baru yang khusus menangani kebakaran hutan.

Usulan lain yang bisa dijalankan ialah melakukan kolaborasi bersama antar semua lembaga pemerintah (collaborative governance) untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Bukan saatnya membicarakan lembaga baru. Namun, lebih baik memperkuat lembaga yang lama dan melakukan kolaborasi antara semua lembaga," terangnya.

Rasio mengingatkan, jika dikelola secara benar hutan akan menghasilkan devisa. Sebaliknya, jika tak dikelola dengan benar bisa mendatangkan bencana. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia.

"Yang terpenting dan paling mendesak adalah bagaimana kita mengatasi masalah saat ini. Kelembagaan bukan apa yang kita bicarakan, saat ini pemerintah berupaya segala cara untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan ini," katanya. (ris)

PILIHAN:

Diduga Tindakan Rio Capella Bukan Inisiatif Pribadi

Walhi Kritik Cara Kerja Jokowi Tangani Bencana Asap