PKB Tak Khawatir PAN Dapat Jatah Menteri
Sabtu, 24 Oktober 2015 - 05:08 WIB
PKB Tak Khawatir PAN Dapat Jatah Menteri
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tidak khawatir dengan sinyal kuat masuknya kader Partai Amanat Nasional (PAN) di jajaran Kabinet Kerja. Menurutnya, hal itu bukan masalah karena masuknya PAN tidak akan berpengaruh pada PKB.
"Kami yakin, jatah PKB enggak akan berkurang di pemerintah," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi SINDO, Jumat 23 Oktober 2015.
Karena itu, lanjut anggota Komisi IV DPR itu, menyerahkan reshuffle sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu merupakan hak presiden, dan menteri PKB juga sebaiknya fokus untuk bekerja semaksimal mungkin.
"Cak Imin (Ketua Umum DPP PKB) juga minta kita semua untuk fokus kerja," imbuhnya.
Sebelumnya, Nasdem mengkritisi PAN lantaran akan diberikan posisi di pemerintahan. Politikus Partai Nasdem Luthfi A Mutty menilai, koalisi tanpa syarat itu telah batal ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi oleh presiden.
Tentunya, hal ini akan mempengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet. Dikhawatirkan persepsi publik akan menilai presiden inkonsisten dengan keputusannya.
"Kalau konsisten tidak perlu (Reshuffle) dengan membagikan kursi tersebut," tegas Anggota Komisi II DPR itu.
Luthfi mengakui bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Tapi, dia berharap presiden lebih hati-hati mengocok ulang kabinet.
Jika hal itu dilakukan secara serampangan atau sekadar untuk mengakomodir kepentingan salah satu partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antar partai di dalam koalisi itu sendiri.
"PAN kan baru-baru saja masuk kabinet, kalau kemudian di tengah jalan dikasih jatah kursi menteri apa partai lain enggak marah. Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK," sesalnya.
PILIHAN:
MA Tegaskan SK Menkumham PPP-Golkar Batal
Din Syamsuddin Kritik Hari Santri Nasional
"Kami yakin, jatah PKB enggak akan berkurang di pemerintah," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi SINDO, Jumat 23 Oktober 2015.
Karena itu, lanjut anggota Komisi IV DPR itu, menyerahkan reshuffle sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu merupakan hak presiden, dan menteri PKB juga sebaiknya fokus untuk bekerja semaksimal mungkin.
"Cak Imin (Ketua Umum DPP PKB) juga minta kita semua untuk fokus kerja," imbuhnya.
Sebelumnya, Nasdem mengkritisi PAN lantaran akan diberikan posisi di pemerintahan. Politikus Partai Nasdem Luthfi A Mutty menilai, koalisi tanpa syarat itu telah batal ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi oleh presiden.
Tentunya, hal ini akan mempengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet. Dikhawatirkan persepsi publik akan menilai presiden inkonsisten dengan keputusannya.
"Kalau konsisten tidak perlu (Reshuffle) dengan membagikan kursi tersebut," tegas Anggota Komisi II DPR itu.
Luthfi mengakui bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Tapi, dia berharap presiden lebih hati-hati mengocok ulang kabinet.
Jika hal itu dilakukan secara serampangan atau sekadar untuk mengakomodir kepentingan salah satu partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antar partai di dalam koalisi itu sendiri.
"PAN kan baru-baru saja masuk kabinet, kalau kemudian di tengah jalan dikasih jatah kursi menteri apa partai lain enggak marah. Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK," sesalnya.
PILIHAN:
MA Tegaskan SK Menkumham PPP-Golkar Batal
Din Syamsuddin Kritik Hari Santri Nasional
(kri)
