Ini Saran PPATK untuk Pansus Pelindo II
Kamis, 22 Oktober 2015 - 15:04 WIB
Ini Saran PPATK untuk Pansus Pelindo II
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPR yang mengusut kasus di Pelindo II mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kepala PPATK M Yusuf meminta rapat digelar secara tertutup lantaran pihaknya hendak mengungkap soal aliran dana.
"Kalau bisa saya minta rapat tertutup karena ini berkaitan dengan aliran dana ke sejumlah rekening yang sifatnya rahasia," ujar Yusuf saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Usai rapat, Yusuf menjelaskan pihaknya menyarankan kepada Pansus Pelindo II untuk menanyakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pelindo II.
"Tadi kita sepakati nanti akan tanya saja kepada BPK siang nanti. Karena BPK melakukan audit terhadap perusahaan itu, tentu dapat fakta simpul-simpul mana yang bermasalah, nah ini kita coba nanti untuk bergerak ke arah situ," ungkap Yusuf.
Pada tahun 2014, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengajukan permohonan pada PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap beberapa nama.
Kemudian, sambung dia, kepolisian juga meminta pada Juli 2015.
"Karena surat berizin yang pertama itu sangat global, menyebut ada 30 lebih nama individu atau lebih 20 perusahaan. Sementara yang dibahas kan masalah mobil craine. Di KPK objek craine-nya tapi bukan mobil craine, diquise craine, apakah ini sama atau tidak? Karena data PPATK tidak boleh dipublikasikan," ungkap Yusuf.
Dia juga mengatakan pihaknya belum dapat memastikan ada transaksi mencurigakan terkait kasus Pelindo II ini.
"Saya belum bisa berbicara itu karena sifatnya masih on going proccess. Tapi ada beberapa nama yang diminta, kan kita lagi kerjakan," tutur Yusuf.
Kendati demikian, Yusuf mengungkapkan, pihak Bareskrim telah meminta beberapa nama perusahaan untuk diselidiki transaksi keuangannya oleh PPATK.
Oleh karena itu, Yusuf meminta Pansus mempertegas siapa saja yang perlu diidentifikasi atau difokuskan.
"Karena permintaan dari Bareskrim cukup banyak, lebih dari 30 nama, lebih dari 20 perusahaan tentu banyak. Kalau 1 perusahaan punya 5 rekening kan banyak. Tadi kita minta supaya diidentifikasi, disegmentasi yang mana paling dibutuhkan, yang mana paling relevan," tutur Yusuf.
PILIHAN:
Kasus Capella dan Dewie Limpo Turunkan Citra Pendukung Jokowi-JK
Kepala PPATK M Yusuf meminta rapat digelar secara tertutup lantaran pihaknya hendak mengungkap soal aliran dana.
"Kalau bisa saya minta rapat tertutup karena ini berkaitan dengan aliran dana ke sejumlah rekening yang sifatnya rahasia," ujar Yusuf saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Usai rapat, Yusuf menjelaskan pihaknya menyarankan kepada Pansus Pelindo II untuk menanyakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pelindo II.
"Tadi kita sepakati nanti akan tanya saja kepada BPK siang nanti. Karena BPK melakukan audit terhadap perusahaan itu, tentu dapat fakta simpul-simpul mana yang bermasalah, nah ini kita coba nanti untuk bergerak ke arah situ," ungkap Yusuf.
Pada tahun 2014, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengajukan permohonan pada PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap beberapa nama.
Kemudian, sambung dia, kepolisian juga meminta pada Juli 2015.
"Karena surat berizin yang pertama itu sangat global, menyebut ada 30 lebih nama individu atau lebih 20 perusahaan. Sementara yang dibahas kan masalah mobil craine. Di KPK objek craine-nya tapi bukan mobil craine, diquise craine, apakah ini sama atau tidak? Karena data PPATK tidak boleh dipublikasikan," ungkap Yusuf.
Dia juga mengatakan pihaknya belum dapat memastikan ada transaksi mencurigakan terkait kasus Pelindo II ini.
"Saya belum bisa berbicara itu karena sifatnya masih on going proccess. Tapi ada beberapa nama yang diminta, kan kita lagi kerjakan," tutur Yusuf.
Kendati demikian, Yusuf mengungkapkan, pihak Bareskrim telah meminta beberapa nama perusahaan untuk diselidiki transaksi keuangannya oleh PPATK.
Oleh karena itu, Yusuf meminta Pansus mempertegas siapa saja yang perlu diidentifikasi atau difokuskan.
"Karena permintaan dari Bareskrim cukup banyak, lebih dari 30 nama, lebih dari 20 perusahaan tentu banyak. Kalau 1 perusahaan punya 5 rekening kan banyak. Tadi kita minta supaya diidentifikasi, disegmentasi yang mana paling dibutuhkan, yang mana paling relevan," tutur Yusuf.
PILIHAN:
Kasus Capella dan Dewie Limpo Turunkan Citra Pendukung Jokowi-JK
(dam)
