Pansus Pelindo II Panggil Eks Petinggi Bareskrim Polri
Rabu, 21 Oktober 2015 - 11:31 WIB
Pansus Pelindo II Panggil Eks Petinggi Bareskrim Polri
A
A
A
JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) PT Pelindo II menggelar rapat dengan mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Brigadir Jenderal Purnawirawan Victor Simanjuntak.
Dalam pertemuan ini, Victor mengaku hanya akan menyampaikan proses penyelidikan dan penyidikan hingga proses penggeledahan di Kantor PT Pelindo II sebelum akhirnya dirinya pensiun.
"Hanya terbatas pada fakta penyelidikan dan sedikit fakta penyidikan sebatas terjadinya penggeledahan karena setelah itu saya tidak lagi menjadi Dirtipideksus," tutur Victor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Sementara itu, Ketua Pansus PT Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menjelaskan rapat dengan Victor diperlukan mengingat dirinyalah yang menangani dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane.
"Waktu itu dia (Victor) yang menangani," kata Rieke di tempat yang sama.
Sebelumnya, Pansus Pelindo II juga menggelar pertemuan dengan mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso pada hari sebelumnya.
PILIHAN:
Menkumham Diminta Cabut SK Golkar Agung
Dalam pertemuan ini, Victor mengaku hanya akan menyampaikan proses penyelidikan dan penyidikan hingga proses penggeledahan di Kantor PT Pelindo II sebelum akhirnya dirinya pensiun.
"Hanya terbatas pada fakta penyelidikan dan sedikit fakta penyidikan sebatas terjadinya penggeledahan karena setelah itu saya tidak lagi menjadi Dirtipideksus," tutur Victor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Sementara itu, Ketua Pansus PT Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menjelaskan rapat dengan Victor diperlukan mengingat dirinyalah yang menangani dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane.
"Waktu itu dia (Victor) yang menangani," kata Rieke di tempat yang sama.
Sebelumnya, Pansus Pelindo II juga menggelar pertemuan dengan mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso pada hari sebelumnya.
PILIHAN:
Menkumham Diminta Cabut SK Golkar Agung
(dam)
