PAN Desak Jokowi Segera Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet sebelum Presiden melakukan lawatannya ke Amerika Serikat (AS) pada 25-28 Oktober 2015 mendatang.

Satu tahun usia pemerintahan Jokowi-JK juga bisa menjadi momentum untuk dilakukannya evaluasi tersebut.

"Kalau presiden tidak serius meneropong kinerja menteri-menteri itu, nanti empat tahun ke depan engga kerasa tuh. Sebelum Jokowi ke Amerika itu perlu ada evaluasi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Yandri berpandangan, evaluasi terhadap Kabinet Kerja diperlukan terlebih, momentumnya sudah tepat karena berdekatan dengan satu tahun usia pemerintahan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2015. Apalagi, melihat kondisi sekarang ini dimana belum ada perubahan yang cukup signifikan.

"Masih perlu evaluasi karena prestasi menteri biasa-biasa saja," ujar Sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.

Menurut Yandri, Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri teknis karena, sebelumnya Presiden sudah melakukan reshuffle terhadap menteri koordinator (Menko).

Intinya, evaluasi itu penting dilakukan dimana outputnya bisa berujung reshuffle, reposisi menteri, atau ada menteri yang dipanggil ulang untuk ditegaskan kembali kerjanya.

"Satu tahun itu waktu yang lama untuk bisa dilakukan evaluasi," imbuh Anggota Komisi II DPR itu.

Yandri menyarankan, menteri yang perlu dievaluasi adalah menteri di bidang ekonomi, hukum, dan juga politik.

Karena, ada keterkaitan antara bidang politik, ekonomi, dan hukum, jika penegakan hukum tidak baik maka para investor pun menjadi enggan menginvestasikan uangnya. Begitu juga dengan kondisi politik yang stabil.

"Kinerja mesti ditingkatkan kembali untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan politik," usulnya.

Mengenai isu bahwa PAN telah mengirimkan lima nama untuk mengisi posisi di pemerintahan, Yandri membantah hal tersebut. Karena, tidak ada satupun kop surat DPP PAN mengenai lima nama calon menteri itu.

Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno mengirimkan pesan kepada seluruh pengurus untuk tidak membuat statemen tentang lima nama itu.

"Kalau tiap media namanya beda berarti datanya engga valid. Kalau PAN minta reshuffle akan transparan. Karena PAN belum ditawari dan diminta presiden," terangnya.

Namun demikian, dia menambahkan, jika PAN ditawari presiden untuk mengisi posisi di pemerintahan maka PAN akan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengisi posisi tersebut karena, PAN banyak memiliki kader yang mumpuni. Yang jelas, PAN tidak akan merasa kecewa dan berubah pikiran apabila tidak ditawari posisi di pemerintahan.

"Kalau diajak nolak ya engga enak juga nanti PAN dikira setengah-setengah dukung pemerintah," tambahnya.

Lebih dari itu, sambung Yandri, pihaknya berharap para menteri tidak terganggu dengan isu reshuffle atau PAN akan masuk ke kabinet. Sehingga, menteri hendaknya tidak perlu cemas dan khawatir akan terganggu.

"Tidak perlu bermanuver, melakukan pencitraan berlebihan. Natural dan alami saja kalau ada reshuffle," tandasnya.