Komisi III: Jokowi-JK Lemah Pencegahan Dini Persoalan Hukum

JAKARTA - Jika dilihat dari sisi hukum pada satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), penegakan hukum di Indonesia masih banyak menjadi sorotan publik, baik dalam hal korupsi, narkoba dan terorisme.

Menurut Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, pemerintah harus segera melakukan aksi nyata dengan melakukan pencegahan sejak awal untuk mengatasi hal tersebut.

"Yang belum bisa dilakukan adalah pencegahan dini. Adanya penindakan-penindakan. Harus ada target yang dicanangkan dalam tahun kedua untuk bisa lakukan pencegahan sejak dini, baik korupsi, narkoba dan terorisme," ujar Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

DPR, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) itu, sudah membentuk beberapa panitia khusus (Pansus) maupun panitia kerja (Panja) dalam beberapa hal yang berkaitan dengan hukum.

"Contohnya Pansus Pelindo II dan beberapa Panja yang lain," ucap Aziz.

Aziz pun menilai, pemerintah harus meminimalisir bahkan menghentikan adanya konflik antar agama seperti peristiwa di Tolikara, Papua dan Aceh, Singkil. Maka itu, menurutnya sangat perlu pemerintah melakukan pencegahan sejak dini.

Sementara terkait desakan agar Jaksa Agung HM Prasetyo diganti lantatan diduga terlibat dalam kasus dugaan pengamanan dana bantuan sosial (Bansos) di Sumatera Utara (Sumut), menurut Aziz hal itu adalah hal prerogratif presiden.

"Kewenangan jaksa agung kan presiden, kami tidak mau campuri. Bagus, lancar," tandas Aziz.

PILIHAN:
Survei Poltracking: Masyarakat Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet

Asal Uang Suap untuk Rio Capella, Tanya OC Kaligis