Forum Pemred: Jokowi-JK Banyak Sia-siakan Kesempatan
![Forum Pemred: Jokowi-JK...](https://a-cdn.sindonews.net/dyn/732/content/2015/10/19/12/1054433/forum-pemred-jokowi-jk-banyak-sia-siakan-kesempatan-vJs-thumb.jpg)
Forum Pemred: Jokowi-JK Banyak Sia-siakan Kesempatan
A
A
A
JAKARTA - Duet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai telah banyak menyia-nyiakan berbagai peluang di tahun pertama pemerintahannya. Forum Pemred menyebutnya sebagai pemerintahan yang mengalami the lost of opportunity.
Ketua Forum Pemred Suryopratomo mengatakan, gagapnya pemerintah dalam merespons krisis global yang berbuntut pada melemahnya ekonomi Indonesia adalah salah satu hal yang patut dikritisi.
"Masalah internal pemerintahan, kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, perlu segera dituntaskan agar pemerintah memiliki kemampuan yang cepat untuk merespons perubahan global," kata Suryopratomo melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Senin (19/10/2015).
Langkah Presiden Jokowi mengatasi perlambatan ekonomi dengan mengeluarkan empat jilid paket kebijakan ekonomi juga menjadi perhatian tersendiri bagi Forum Pemred.
Suryopratomo mengatakan, pemerintah tidak boleh membiarkan perlambatan ekonomi dan pergerakan kurs rupiah yang fluktuatif terjadi berlarut-larut. Menurutnya, harus ada akselerasi dalam penyerapan anggaran belanja guna menggerakkan roda perekonomian. Salah satu caranya dengan mengembalikan kepercayaan publik.
"Paket kebijakan ekonomi yang sudah digulirkan harus segera diimplementasikan agar tidak menjadi macan kertas," ungkap Suryopratomo.
Forum Pemred pun juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan daya beli masyarakat yang melemah dengan memberikan stimulus fiskal dan stimulus moneter yang lebih efektif, mengendalikan laju inflasi, mendorong perluasan lapangan kerja, mencegah PHK, dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Tak hanya di sektor ekonomi, Forum Pemred juga mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan di bidang hukum di antaranya dengan melakukan reformasi hukum di level produk hukum dan penegakan hukum di level pelaksanaan.
"Hal itu tersebut perlu dilakukan guna memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan seluruh rakyat," ungkap Suryopratomo.
PILIHAN:
Kinerja Kabinet Tak Memuaskan, Jokowi Bisa Reshuffle Jilid II
54,7% Rakyat Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Jokowi-JK
Ketua Forum Pemred Suryopratomo mengatakan, gagapnya pemerintah dalam merespons krisis global yang berbuntut pada melemahnya ekonomi Indonesia adalah salah satu hal yang patut dikritisi.
"Masalah internal pemerintahan, kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, perlu segera dituntaskan agar pemerintah memiliki kemampuan yang cepat untuk merespons perubahan global," kata Suryopratomo melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Senin (19/10/2015).
Langkah Presiden Jokowi mengatasi perlambatan ekonomi dengan mengeluarkan empat jilid paket kebijakan ekonomi juga menjadi perhatian tersendiri bagi Forum Pemred.
Suryopratomo mengatakan, pemerintah tidak boleh membiarkan perlambatan ekonomi dan pergerakan kurs rupiah yang fluktuatif terjadi berlarut-larut. Menurutnya, harus ada akselerasi dalam penyerapan anggaran belanja guna menggerakkan roda perekonomian. Salah satu caranya dengan mengembalikan kepercayaan publik.
"Paket kebijakan ekonomi yang sudah digulirkan harus segera diimplementasikan agar tidak menjadi macan kertas," ungkap Suryopratomo.
Forum Pemred pun juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan daya beli masyarakat yang melemah dengan memberikan stimulus fiskal dan stimulus moneter yang lebih efektif, mengendalikan laju inflasi, mendorong perluasan lapangan kerja, mencegah PHK, dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Tak hanya di sektor ekonomi, Forum Pemred juga mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan di bidang hukum di antaranya dengan melakukan reformasi hukum di level produk hukum dan penegakan hukum di level pelaksanaan.
"Hal itu tersebut perlu dilakukan guna memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan seluruh rakyat," ungkap Suryopratomo.
PILIHAN:
Kinerja Kabinet Tak Memuaskan, Jokowi Bisa Reshuffle Jilid II
54,7% Rakyat Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Jokowi-JK
(hyk)