Anggota DPR dari PDIP Dilarang Tinggalkan Jakarta, Ada Apa?
Senin, 19 Oktober 2015 - 13:19 WIB
Anggota DPR dari PDIP Dilarang Tinggalkan Jakarta, Ada Apa?
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR melarang anggotanya untuk meninggalkan Jakarta selama 19-30 Oktober 2015.
Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai instruksi tersebut merupakan hal biasa.
Dia mengungkapkan, PDIP sebagai partai yang terstruktur dan solid memang rutin mengeluarkan instruksi kepada anggotanya.
Salah satu dalam menghadapi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Masinton mengatakan, banyak yang menjadi pekerjaan PDIP.
"18-30 Oktober itu ada final sepakbola Piala Presiden, pembahasan RAPBN, ada Pansus Pelindo II, Hari Sumpah Pemuda," ujar Masinton saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2015).
Anggota Komisi III DPR itu membantah instruksi fraksi tersebut lantaran Presiden Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah satu tahun memerintah.
Menurut Masinton, instruksi fraksi hanya berkaitan dengan agenda di DPR dan hajat publik serta hari nasional.
"Tidak ada kaitannya di luar agenda DPR. Fraksi rutin memberikan arahan maupun instruksi kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, makanya semua anggota tetap solid dan tegak lurus pada garis program perjuangan Partai untuk kepentingan rakyat banyak," tandasnya.
PILIHAN:
Panglima TNI Tolak Ajakan Latihan Perang Menhan China
Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai instruksi tersebut merupakan hal biasa.
Dia mengungkapkan, PDIP sebagai partai yang terstruktur dan solid memang rutin mengeluarkan instruksi kepada anggotanya.
Salah satu dalam menghadapi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Masinton mengatakan, banyak yang menjadi pekerjaan PDIP.
"18-30 Oktober itu ada final sepakbola Piala Presiden, pembahasan RAPBN, ada Pansus Pelindo II, Hari Sumpah Pemuda," ujar Masinton saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2015).
Anggota Komisi III DPR itu membantah instruksi fraksi tersebut lantaran Presiden Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah satu tahun memerintah.
Menurut Masinton, instruksi fraksi hanya berkaitan dengan agenda di DPR dan hajat publik serta hari nasional.
"Tidak ada kaitannya di luar agenda DPR. Fraksi rutin memberikan arahan maupun instruksi kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, makanya semua anggota tetap solid dan tegak lurus pada garis program perjuangan Partai untuk kepentingan rakyat banyak," tandasnya.
PILIHAN:
Panglima TNI Tolak Ajakan Latihan Perang Menhan China
(dam)
