Ada Skenario di Balik Revisi UU KPK

JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beserta partai pendukungnya di DPR dinilai memiliki skenario atau strategi di balik wacana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat Politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin mengatakan strategi itu dimulai saat enam fraksi di DPR mengusulkan revisi UU KPK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sejumlah partai pendukung pemerintah merupakan fraksi yang anggotanya paling banyak mengusulkan revisi UU KPK.

Sementara pada waktu yang bersamaan, kata dia, Presiden seolah-olah menolak rencana revisi UU KPK.

Padahal, kata dia, sebelummya pemerintah merupakan pihak yang pernah berinisiatif melakukan revisi UU tersebut.

"Revisi UU KPK awalnya inisiatif Presiden. Karena kepercayaan publik kepada pemerintah sedang menurun, saya menduga presiden dengan partai pendukung membuat sekenario seolah-olah presiden tak bersuara soal revisi UU KPK," kata Said saat dihubungi Sindonews, Minggu (11/10/2015).

"Itulah kenapa, partai pendukung pemerintah yang lebih terlihat ngotot dibanding Presiden," sambung Said.

Dia menilai usulan revisi UU KPK secara kasat mata merupakan upaya pelemahan KPK. Hal itu, kata dia, tercermin dalam pasal-pasal revisi UU KPK.

"Kalau dilihat dari draf secara umum, saya menyimpulkan ini melemahkan KPK. Lebih banyak materi yang hendak direvisi adalah tidak tepat," ungkap Said.

PILIHAN:

Gayus Lagi, Gayus Lagi

Foto Mirip Gayus Lagi Nyetir Permalukan Kemenkumham