Pemerintah Dinilai Gagap Tangani Kabut Asap
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 16:22 WIB
Pemerintah Dinilai Gagap Tangani Kabut Asap
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Intsiawati Ayus menilai pemerintah gagap dalam menangani kabut asap akibat kebakaran hutan yang melanda daerah Sumatera dan Kalimantan.
"Penanganan asap ini saya katakan lambat dan gagap, tercermin dari tidak terorganisir," tutur Intsiawati saat diskusi bertajuk 'Masihkah Ada Asa Melawan Asap?' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).
Menurut senator asal Riau ini, sikap gagap dan lambatnya pemerintah tercermin dalam pemberian bantuan terhadap korban terdampak bencana asap.
Satu contoh di Riau, menurutnya pemerintah hanya menyediakan layanan kesehatan melalui Puskesmas. Padahal, dampak dari kabut asap harus mendapat pertolongan yang rumah sakit yang memadai. Belum lagi, dalam waktu dekat siswa akan menghadapi ujian sekolah.
"Ada rumah sakit swasta besar saya lihat tidak ada posko untuk asap, hanya memberikan masker saja. Lalu masker saya berikan 3.000 juga bisa. Sepele sekali itu," tuturnya.
Perempuan yang akrab disapa Iin ini menambahkan, sikap gagapnya pemerintah pun terlihat dari tidak jelasnya komando penanganan. Menurut dia, antar departemen dan kementerian tidak terjalin koordinasi. Kementerian terkait dinilai berjalan sendiri-sendiri.
"Siapa komandannya dan siapa pusat komandonya tidak jelas. BNPB ini juga jangan menjadikannya sebagai proyek. Yang dipikirkan pesawat, padahal untuk memobilisasi masyarakat dalam pemadaman yaitu motor dan mobil," pungkasnya.
PILIHAN:
Pemerintah Akan Umumkan 23 Korporasi Diduga Pembakar Hutan
Walhi Sebut Pembakaran Hutan Kejahatan Terencana
"Penanganan asap ini saya katakan lambat dan gagap, tercermin dari tidak terorganisir," tutur Intsiawati saat diskusi bertajuk 'Masihkah Ada Asa Melawan Asap?' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).
Menurut senator asal Riau ini, sikap gagap dan lambatnya pemerintah tercermin dalam pemberian bantuan terhadap korban terdampak bencana asap.
Satu contoh di Riau, menurutnya pemerintah hanya menyediakan layanan kesehatan melalui Puskesmas. Padahal, dampak dari kabut asap harus mendapat pertolongan yang rumah sakit yang memadai. Belum lagi, dalam waktu dekat siswa akan menghadapi ujian sekolah.
"Ada rumah sakit swasta besar saya lihat tidak ada posko untuk asap, hanya memberikan masker saja. Lalu masker saya berikan 3.000 juga bisa. Sepele sekali itu," tuturnya.
Perempuan yang akrab disapa Iin ini menambahkan, sikap gagapnya pemerintah pun terlihat dari tidak jelasnya komando penanganan. Menurut dia, antar departemen dan kementerian tidak terjalin koordinasi. Kementerian terkait dinilai berjalan sendiri-sendiri.
"Siapa komandannya dan siapa pusat komandonya tidak jelas. BNPB ini juga jangan menjadikannya sebagai proyek. Yang dipikirkan pesawat, padahal untuk memobilisasi masyarakat dalam pemadaman yaitu motor dan mobil," pungkasnya.
PILIHAN:
Pemerintah Akan Umumkan 23 Korporasi Diduga Pembakar Hutan
Walhi Sebut Pembakaran Hutan Kejahatan Terencana
(kri)
