DPR Salahkan BNPB Soal Lambatnya Penanganan Bencana Asap
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 13:26 WIB
DPR Salahkan BNPB Soal Lambatnya Penanganan Bencana Asap
A
A
A
JAKARTA - Komisi II menilai lambatnya penetapan bencana asap yang melanda beberapa wilayah di Indonesia menjadi bencana nasional lantaran adanya kesalahan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.
"Menurut saya, ini karena kepala BNPB-nya ini yang enggak bener," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di sela-sela acara Sosialisai Empat Pilar MPR bersama 14 Perguruan Tinggi di Hotel Aryaduta, Tangerang, Sabtu (10/10/2015).
Pasalnya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, pernyataan Willem terkait bencana nasional sama saja dengan bencana biasa itu adalah hal yang tidak sensitif dan tidak memiliki empati. Padahal seharusnya, BNPB yang merekomendasikan ke presiden terkait hal tersebut.
"Dia selalu mengatakan sama saja bencana nasional dengan bencana biasa. Nah kepala BNPB-nya ini enggak sensitif, tidak empati sehingga menganggap ini biasa-biasa saja. Saya menilainya seperti itu," tandas Lukman.
PILIHAN:
Komisi II Bentuk Panja Permasalahan Bencana Kabut Asap
Putusan DKPP, Satu Komisioner KPU Keerom Diberhentikan
"Menurut saya, ini karena kepala BNPB-nya ini yang enggak bener," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di sela-sela acara Sosialisai Empat Pilar MPR bersama 14 Perguruan Tinggi di Hotel Aryaduta, Tangerang, Sabtu (10/10/2015).
Pasalnya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, pernyataan Willem terkait bencana nasional sama saja dengan bencana biasa itu adalah hal yang tidak sensitif dan tidak memiliki empati. Padahal seharusnya, BNPB yang merekomendasikan ke presiden terkait hal tersebut.
"Dia selalu mengatakan sama saja bencana nasional dengan bencana biasa. Nah kepala BNPB-nya ini enggak sensitif, tidak empati sehingga menganggap ini biasa-biasa saja. Saya menilainya seperti itu," tandas Lukman.
PILIHAN:
Komisi II Bentuk Panja Permasalahan Bencana Kabut Asap
Putusan DKPP, Satu Komisioner KPU Keerom Diberhentikan
(kri)
