Rachmawati: Kenapa Tak di Era Mega Tuntut Minta Maaf ke Soekarno
Selasa, 06 Oktober 2015 - 15:28 WIB
Rachmawati: Kenapa Tak di Era Mega Tuntut Minta Maaf ke Soekarno
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang meminta negara membersihkan nama kakeknya, Presiden RI pertama Soekarno, dari tuduhan pro Partai Komunis Indonesia (PKI), dinilai terlambat.
Salah satu anak presiden pertama RI Rachmawati Soekarnoputri mengatakan, permintaan maaf terhadap Bung Karno seharusnya dilakukan sejak era Megawati menjadi presiden.
Menurut Rachmawati, Megawati yang kala itu menjabat sebagai presiden, dapat mencabut TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tentang larangan penyebaran paham dan ajaran komunisme di Indonesia.
"Ya memang ini harusnya dari awal. Harusnya minta maaf di pemerintahan Megawati dengan mencabut kembali TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 yang mengkaitkan Bung Karno dengan tuduhan telah mendukung G30S/PKI," kata Rachmawati saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Lebih lanjut, Rachmawati juga merasa aneh dengan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, yang menyebutkan bahwa negara harus meminta maaf kepada Bung Karno dan keluarga atas tuduhan itu.
Dia pun mempertanyakan mengapa PDIP tidak protes saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi gelar pahlawan terhadap Soekarno tidak didahului dengan pencabutan TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 yang telah menyudutkan ayahnya.
"Harusnya pada saat SBY memberikan gelar pahlawan nasional, PDIP protes. Cabut dulu Tap MPRS itu. Makanya saya pertanyakan kenapa jadi ribut-ributnya sekarang," gerutu Rachmawati.
Pilihan:
Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Mandra Berinisial AD
Salah satu anak presiden pertama RI Rachmawati Soekarnoputri mengatakan, permintaan maaf terhadap Bung Karno seharusnya dilakukan sejak era Megawati menjadi presiden.
Menurut Rachmawati, Megawati yang kala itu menjabat sebagai presiden, dapat mencabut TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tentang larangan penyebaran paham dan ajaran komunisme di Indonesia.
"Ya memang ini harusnya dari awal. Harusnya minta maaf di pemerintahan Megawati dengan mencabut kembali TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 yang mengkaitkan Bung Karno dengan tuduhan telah mendukung G30S/PKI," kata Rachmawati saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Lebih lanjut, Rachmawati juga merasa aneh dengan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, yang menyebutkan bahwa negara harus meminta maaf kepada Bung Karno dan keluarga atas tuduhan itu.
Dia pun mempertanyakan mengapa PDIP tidak protes saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi gelar pahlawan terhadap Soekarno tidak didahului dengan pencabutan TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 yang telah menyudutkan ayahnya.
"Harusnya pada saat SBY memberikan gelar pahlawan nasional, PDIP protes. Cabut dulu Tap MPRS itu. Makanya saya pertanyakan kenapa jadi ribut-ributnya sekarang," gerutu Rachmawati.
Pilihan:
Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Mandra Berinisial AD
(maf)
