Pemerintah Tak Boleh Biarkan Konflik Agraria TNI Vs Petani
Selasa, 06 Oktober 2015 - 01:39 WIB
Pemerintah Tak Boleh Biarkan Konflik Agraria TNI Vs Petani
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta tidak boleh membiarkan konflik agraria antara TNI dengan petani terjadi. Pemerintah harus memperbarui tata ruang dan pertanahan yang membuat TNI mampu mengasah diri dalam perang hutan dan perang maritim. Karena hutan dan laut adalah dasar pertahanan Indonesia.
"Kita harus mengapresiasi upaya TNI dalam melakukan reformasi internal sebagai upaya meninggalkan Dwi Fungsi ABRI, membangun profesionalisme prajurit dan memodernisasi alutsista," kata Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2015).
Dia menambahkan, memang reformasi TNI belum 100% tercapai, akan tetapi hal tersebut juga sangat tergantung upaya pemerintahan sipil dalam mengagendakan reformasi sektor keamanan.
Menurutnya, dalam upaya modernisasi alutsista TNI dan kesejahteraan prajurit dibutuhkan alokasi anggaran yang besar di APBN. Kata dia, menugaskan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) membutuhkan keputusan politik negara.
"Oleh karenanya dalam merumuskan besarnya alokasi anggaran dan penugasan TNI dalam OMSP, pemerintah perlu merumuskan potensi ancaman pertahanan negara dan rencana strategis pertahanan," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, rumusan tersebut seharusnya tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan tentang buku putih pertahanan sebagaimana mandat Undang-undang Pertahanan.
Dengan adanya dua aturan tersebut, lanjut dia, maka supremasi sipil akan terwujud dalam kontrol demokratis dan kontrol obyektif terhadap TNI.
"Dan sebagai wujud penghormatan supremasi sipil, maka dalam konflik agraria antara TNI dengan Petani, sebaiknya TNI menyerahkan penyelesaian kepada instansi pemerintahan, seperti presiden, Kemenhan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan kepala daerah," ungkapnya.
Gunawan menambahkan, konflik agraria antara TNI dan petani akan menciderai jati diri TNI sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang serta bertentangan dengan prinsip pertahanan semesta.
PILIHAN:
Jokowi Instruksikan Kabut Asap Tuntas Bulan Ini
Warga Cilegon Diajak Parade Defile Naik Tank Leopard
"Kita harus mengapresiasi upaya TNI dalam melakukan reformasi internal sebagai upaya meninggalkan Dwi Fungsi ABRI, membangun profesionalisme prajurit dan memodernisasi alutsista," kata Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2015).
Dia menambahkan, memang reformasi TNI belum 100% tercapai, akan tetapi hal tersebut juga sangat tergantung upaya pemerintahan sipil dalam mengagendakan reformasi sektor keamanan.
Menurutnya, dalam upaya modernisasi alutsista TNI dan kesejahteraan prajurit dibutuhkan alokasi anggaran yang besar di APBN. Kata dia, menugaskan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) membutuhkan keputusan politik negara.
"Oleh karenanya dalam merumuskan besarnya alokasi anggaran dan penugasan TNI dalam OMSP, pemerintah perlu merumuskan potensi ancaman pertahanan negara dan rencana strategis pertahanan," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, rumusan tersebut seharusnya tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan tentang buku putih pertahanan sebagaimana mandat Undang-undang Pertahanan.
Dengan adanya dua aturan tersebut, lanjut dia, maka supremasi sipil akan terwujud dalam kontrol demokratis dan kontrol obyektif terhadap TNI.
"Dan sebagai wujud penghormatan supremasi sipil, maka dalam konflik agraria antara TNI dengan Petani, sebaiknya TNI menyerahkan penyelesaian kepada instansi pemerintahan, seperti presiden, Kemenhan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan kepala daerah," ungkapnya.
Gunawan menambahkan, konflik agraria antara TNI dan petani akan menciderai jati diri TNI sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang serta bertentangan dengan prinsip pertahanan semesta.
PILIHAN:
Jokowi Instruksikan Kabut Asap Tuntas Bulan Ini
Warga Cilegon Diajak Parade Defile Naik Tank Leopard
(kri)
