Wajar KPK Periksa Surya Paloh

Kamis, 01 Oktober 2015 - 18:20 WIB
Wajar KPK Periksa Surya...
Wajar KPK Periksa Surya Paloh
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami kaitan pertemuan dua petinggi Partai Nasdem, yakni Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Patrice Rio Capella, dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai wajar jika Paloh nanti dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus dugaan suap Hakim PTUN Medan yang telah menjerat Gatot.

"Itu kan terkait Gatot. Saya pikir semua sama di depan hukum. Pemanggilan tersebut bukan sesuatu yang luar biasa. Itu dalam rangka mendapatkan informasi. Tapi kalau dibutuhkan untuk dapatkan keterangan ya tidak ada masalah," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Kendati demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengimbau agar pemeriksaan-pemeriksaan petinggi partai tidak dijadikan sebagai sensasi di institusi hukum.

"Cuma kita ingatkan, jangan hal-hal seperti itu menjadi besar. Artinya institusi hukum jangan mencari sensasi dengan memanggil top pimpinan partai. Kalau itu dilakukan saya pikir cenderung tidak kredibel," tandas Nasir.

Wajar KPK Periksa Surya Paloh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami kaitan pertemuan dua petinggi Partai Nasdem, yakni Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Patrice Rio Capella, dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai wajar jika Paloh nanti dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus dugaan suap Hakim PTUN Medan yang telah menjerat Gatot.

"Itu kan terkait Gatot. Saya pikir semua sama di depan hukum. Pemanggilan tersebut bukan sesuatu yang luar biasa. Itu dalam rangka mendapatkan informasi. Tapi kalau dibutuhkan untuk dapatkan keterangan ya tidak ada masalah," ujar Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Kendati demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengimbau agar pemeriksaan-pemeriksaan petinggi partai tidak dijadikan sebagai sensasi di institusi hukum.

"Cuma kita ingatkan, jangan hal-hal seperti itu menjadi besar. Artinya institusi hukum jangan mencari sensasi dengan memanggil top pimpinan partai. Kalau itu dilakukan saya pikir cenderung tidak kredibel," tandas Nasir.

PILIHAN:

Ruhut Dukung KPK Periksa Surya Paloh

Sekjen Nasdem Rio Capella Terancam Dipecat dari DPR
(hyk)
Berita Terkait
Mensos Juliari Batubara...
Mensos Juliari Batubara Menambah Jumlah Menteri yang Ditangkap KPK
Kerugian Negara Akibat...
Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Jokowi Bertambah Jadi Rp250 Miliar
Strategi Mensos Risma...
Strategi Mensos Risma Menghindari Korupsi dalam Penyaluran Bansos
KPK Ungkap Isi Bansos...
KPK Ungkap Isi Bansos Presiden yang Dikorupsi dari Beras hingga Minyak Goreng
Cita Citata Siap Kembalikan...
Cita Citata Siap Kembalikan Honor Manggungnya Jika Diminta KPK
Korupsi Bansos Dibongkar...
Korupsi Bansos Dibongkar KPK: Beras Tidak Disalurkan ke Keluarga yang Berhak
Berita Terkini
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Pertama Dalam Sejarah,...
Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA
Infografis
Johan Budi, Mantan Jubir...
Johan Budi, Mantan Jubir KPK Diangkat Jadi Komisaris Transjakarta
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved