G30S PKI, Pemerintah Tolak Minta Maaf

Rabu, 30 September 2015 - 13:41 WIB
G30S PKI, Pemerintah...
G30S PKI, Pemerintah Tolak Minta Maaf
A A A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menegaskan tidak akan meminta maaf atas peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, subastansi meminta maaf kepada PKI tidak jelas.

"Kalau kita minta maaf, minta maaf siapa. Siapa memaafkan ? Apa yang dimaafkan? Kan jadi panjang," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Dia mengingatkan dalam peristiwa G30S bukan pihak PKI saja yang menjdi korban. Namun, ada pihak lain di luar PKI ikut menjadi korban.
"Kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan korban. Jadi saya pikir tidak sampai ke situ (meminta maaf)," jelasnya.

Belakangan berkembang kabar Pemerintahan Jokowi akan meminta maaf kepada pihak PKI atas peristiwa G30S 1965.

Baca: Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya.
(kur)
Berita Terkait
Kunjungan Kenegaraan,...
Kunjungan Kenegaraan, Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di Indonesia
5 Partai Komunis Terbesar...
5 Partai Komunis Terbesar di Dunia yang Masih Aktif hingga Sekarang
Sejarah Partai Komunis...
Sejarah Partai Komunis China yang Tumbuh Bersama Komunis Uni Soviet
Begini Sejarah Lahirnya...
Begini Sejarah Lahirnya Partai Komunis Indonesia, Benihnya dari Tokoh Belanda
Delegasi Uighur di Kongres...
Delegasi Uighur di Kongres Partai Komunis China
5 Negara Komunis di...
5 Negara Komunis di Dunia yang Masih Bertahan
Berita Terkini
Amanat Lengkap Presiden...
Amanat Lengkap Presiden Prabowo di Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri Tahun 2026
Jenderal Agus Subiyanto...
Jenderal Agus Subiyanto Pastikan TNI Siap Dukung Swasembada Beras
PN Jakarta Selatan Tunda...
PN Jakarta Selatan Tunda Sidang Praperadilan Roy Suryo Jilid 3 Pekan Depan
Sidang Praperadilan...
Sidang Praperadilan Jilid 3 Roy Suryo Digelar di PN Jakarta Selatan Hari Ini
TNI-Polri Harus Profesional,...
TNI-Polri Harus Profesional, Prabowo: Jangan Ada Loyalitas Korps yang Sempit
Pakar Hukum Didit Wijayanto...
Pakar Hukum Didit Wijayanto Sebut Dian Sandi Harusnya Terkena Pasal 32 UU ITE, Bukan Roy Suryo
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved