Sedang Krisis, Tolak Tunjangan Anggota Dewan Itu Hal Wajar
Selasa, 22 September 2015 - 16:15 WIB
Sedang Krisis, Tolak Tunjangan Anggota Dewan Itu Hal Wajar
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota DPR berencana akan mengembalikan uang tunjangan anggota Dewan yang diperkirakan turun pada Oktober 2015. Mereka dari berbagai fraksi di DPR.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, itu suatu hal yang wajar. Pasalnya, ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami krisis.
"Kalau beramai-ramai ada yang mau kembalikan dana tunjangan ya itu wajar. Anggarannya sudah ada di APBN tapi belum sampai di Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Apa ini dilaksanakan atau tidak itu tergantung pemerintah," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Politikus Partai Demokrat ini menyarankan, agar anggaran tersebut dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS dan TNI /Polri. Hal itu guna meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini kian menurun. (Baca: Maruarar Minta Menkeu Revisi SK Kenaikan Tunjangan DPR)
"Lebih baik untuk kenaikan tunjangan PNS atau TNI/Polri atau tenaga kesehatan di daerah yang berada di strata menengah ke bawah. Karena kalau tunjangan dialokasikan untuk strata ke bawah maka akan menaikkan daya beli dan produksi tetap berjalan," kata Agus.
PILIHAN:
Menkeu: Indonesia Krisis Ekonomi sejak Awal Kemerdekaan
Masuk Bursa Cagub DKI, Taufik Akan Panggil Fadli Zon
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, itu suatu hal yang wajar. Pasalnya, ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami krisis.
"Kalau beramai-ramai ada yang mau kembalikan dana tunjangan ya itu wajar. Anggarannya sudah ada di APBN tapi belum sampai di Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Apa ini dilaksanakan atau tidak itu tergantung pemerintah," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Politikus Partai Demokrat ini menyarankan, agar anggaran tersebut dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS dan TNI /Polri. Hal itu guna meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini kian menurun. (Baca: Maruarar Minta Menkeu Revisi SK Kenaikan Tunjangan DPR)
"Lebih baik untuk kenaikan tunjangan PNS atau TNI/Polri atau tenaga kesehatan di daerah yang berada di strata menengah ke bawah. Karena kalau tunjangan dialokasikan untuk strata ke bawah maka akan menaikkan daya beli dan produksi tetap berjalan," kata Agus.
PILIHAN:
Menkeu: Indonesia Krisis Ekonomi sejak Awal Kemerdekaan
Masuk Bursa Cagub DKI, Taufik Akan Panggil Fadli Zon
(mhd)
