DPR Kritisi Kegaduhan di Kabinet Kerja yang Tak Berkesudahan
Senin, 21 September 2015 - 08:38 WIB
DPR Kritisi Kegaduhan di Kabinet Kerja yang Tak Berkesudahan
A
A
A
JAKARTA - DPR mengkritisi kegaduhan antar elite yang terjadi di Kabinet Kerja Jokowi-JK yang tidak berkesudahan. Hal itu seolah dibiarkan saja oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa menghambat implementasi kebijakan perbaikan perekonomian Indonesia.
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Luthfi A Mutty sangat menyayangkan persoalan Pelindo II yang belum terselesaikan. Sebaliknya, persoalan tersebut malah semakin meruncing dengan berbagai perang statemen yang terlontar dari Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Direktur Pelindo RJ Lino.
"Hal itu sebetulnya tidak bagus dan elok, apalagi jika (perang) statement mereka terlontar di ruang publik," kata luthfi saat dihubungi SINDO, Minggu 20 September 2015 malam.
Menurut Luthfi, perbedaan pendapat antara keduanya bisa menimbulkan kegaduhan, serta menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Memang, Rizal Ramli sempat menyampaikan tak akan mengganggu iklim ekonomi, tapi justru akan mematangkan setiap program pemerintah.
Tapi, banyak masyarakat masih belum menangkap esensi dari perang statemen para pejabatnya itu. Sebaliknya, justru hal itu bisa memantik sikap apriori di tengah masyarakat yang tengah berjuang di bawah tekanan ekonomi global saat ini.
"Nanti masyarakat menilai, kok pemerintahan Presiden Jokowi kerjaannya ribut melulu," ujar Anggota Komisi II itu.
Oleh karena itu, Luthfi mengimbau pihak-pihak terkait untuk saling menahan diri. Perang argumen yang terus dilancarkan di ranah publik bisa memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Hal itu bersifat kontraproduktif, mengingat tugas pemerintah sebenarnya adalah memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Berhentilah, jangan selalu buat kegaduhan terus sesama internal (kabinet) pemerintahan," tegasnya.
Lebih jauh, Luthfi menambahkan, pertikaian antara dua elite sudah tidak etis, karena rentan melibatkan kepentingan pribadi di arena publik. Apalagi, orang-orang yang saling bertikai itu adalah pejabat-pejabat tinggi negara. Seharusnya, jika ada persoalan yang sangat urgent bisa diselesaikan di meja rapat.
"Kan ini bukan acara dialog ataupun seminar yang masing-masing bisa beradu argumen atau berdebat (di depan publik)," imbuhnya.
Karena itu, dia mengharapkan agar Presiden Jokowi bisa secepatnya menyelesaikan perang statemen antar bawahannya, agar persoalan ini tak berlarut-larut. Salah satu caranya, dengan memanggil Rizal Ramli sebagai salah satu menteri koordinatornya.
"Presiden memanggil pembantunya tersebut untuk membicarakan dan menata ulang prosedur kinerja yang seharusnya dilakukan oleh mereka (menteri) dalam kabinet pemerintahnya," pungkasnya.
PILIHAN:
Perindo Optimis Bisa Rebut Hati Rakyat di 2019
Yusril Klaim PBB Lebih Kuat dari PDIP
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Luthfi A Mutty sangat menyayangkan persoalan Pelindo II yang belum terselesaikan. Sebaliknya, persoalan tersebut malah semakin meruncing dengan berbagai perang statemen yang terlontar dari Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Direktur Pelindo RJ Lino.
"Hal itu sebetulnya tidak bagus dan elok, apalagi jika (perang) statement mereka terlontar di ruang publik," kata luthfi saat dihubungi SINDO, Minggu 20 September 2015 malam.
Menurut Luthfi, perbedaan pendapat antara keduanya bisa menimbulkan kegaduhan, serta menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Memang, Rizal Ramli sempat menyampaikan tak akan mengganggu iklim ekonomi, tapi justru akan mematangkan setiap program pemerintah.
Tapi, banyak masyarakat masih belum menangkap esensi dari perang statemen para pejabatnya itu. Sebaliknya, justru hal itu bisa memantik sikap apriori di tengah masyarakat yang tengah berjuang di bawah tekanan ekonomi global saat ini.
"Nanti masyarakat menilai, kok pemerintahan Presiden Jokowi kerjaannya ribut melulu," ujar Anggota Komisi II itu.
Oleh karena itu, Luthfi mengimbau pihak-pihak terkait untuk saling menahan diri. Perang argumen yang terus dilancarkan di ranah publik bisa memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Hal itu bersifat kontraproduktif, mengingat tugas pemerintah sebenarnya adalah memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Berhentilah, jangan selalu buat kegaduhan terus sesama internal (kabinet) pemerintahan," tegasnya.
Lebih jauh, Luthfi menambahkan, pertikaian antara dua elite sudah tidak etis, karena rentan melibatkan kepentingan pribadi di arena publik. Apalagi, orang-orang yang saling bertikai itu adalah pejabat-pejabat tinggi negara. Seharusnya, jika ada persoalan yang sangat urgent bisa diselesaikan di meja rapat.
"Kan ini bukan acara dialog ataupun seminar yang masing-masing bisa beradu argumen atau berdebat (di depan publik)," imbuhnya.
Karena itu, dia mengharapkan agar Presiden Jokowi bisa secepatnya menyelesaikan perang statemen antar bawahannya, agar persoalan ini tak berlarut-larut. Salah satu caranya, dengan memanggil Rizal Ramli sebagai salah satu menteri koordinatornya.
"Presiden memanggil pembantunya tersebut untuk membicarakan dan menata ulang prosedur kinerja yang seharusnya dilakukan oleh mereka (menteri) dalam kabinet pemerintahnya," pungkasnya.
PILIHAN:
Perindo Optimis Bisa Rebut Hati Rakyat di 2019
Yusril Klaim PBB Lebih Kuat dari PDIP
(kri)
