Kenaikan Tunjangan Pejabat Ditunda Sampai Ekonomi Kuat
Jum'at, 18 September 2015 - 10:26 WIB
Kenaikan Tunjangan Pejabat Ditunda Sampai Ekonomi Kuat
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf menilai rencana kenaikan tunjangan bagi Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dinilai tidak tepat.
Pasalnya, sambung dia, perekonomian Indonesia sedang melambat "Para pemimpin republik harus menunjukkan sense of crisis di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan meluasnya musibah asap," kata Dede dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis 17 September 2015.
Dia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung komando pada saat negaranya terkena musibah seperti bencana asap akibat pembakaran hutan dan pelemahan ekonomi nasional. (Baca: Jokowi Minta Media Tanya ke PDIP Soal Gaji Presiden)
Menurut dia, Presiden bisa menggalang kebersamaan seluruh komponen untuk bergandengan tangan mencegah negara terjerembab dalam lubang krisis.
"Oleh karena itu saya meminta agar rencana penaikan tunjangan bagi pejabat negara ditunda hingga perekonomian nasional kembali menguat, " tutur Ketua Komisi X DPR ini.
Dia mengatakan, sebaiknya anggaran negara dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan ekomomi yang sedang kritis saat ini. Misalnya, memperluas pemberian kredit bagi UMKM dan menjaga daya beli masyarakat.
"Jika perlu gulirkan kembali sejenis program Bantuan Langsung Tunai untuk rakyat tak mampu dan kurang mampu," tuturnya.
Dia juga menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pegawai rendah PNS seperti guru honorer, prajurit TNI/Polri, kalangan buruh, petani dan nelayan agar tetap produktif saat krisis.
"Jangan sampai terjadi gelombang PHK, pemerintah harus mendorong tersedianya lapangan kerja bagi tenaga lokal bukan justru tenaga asing," tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Dede berharap semua pihak, yakni pemerintah, politikus, pengusaha harus bahu membahu menggerakan semua elemen untuk memperkuat perekonomian negara.
Dia yakin apabila hal tersebut bisa melakukan hal itu maka kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintah akan meningkat.
"Saya yakin jika bisa dilakukan, maka dalam satu hingga dua bulan ini bisa berpengaruh baik bagi perekonomian nasional," katanya.
PILIHAN:
Dua WNI yang Disandera OPM Bebas, Ketua DPR: Alhamdulillah!
Pasalnya, sambung dia, perekonomian Indonesia sedang melambat "Para pemimpin republik harus menunjukkan sense of crisis di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan meluasnya musibah asap," kata Dede dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis 17 September 2015.
Dia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung komando pada saat negaranya terkena musibah seperti bencana asap akibat pembakaran hutan dan pelemahan ekonomi nasional. (Baca: Jokowi Minta Media Tanya ke PDIP Soal Gaji Presiden)
Menurut dia, Presiden bisa menggalang kebersamaan seluruh komponen untuk bergandengan tangan mencegah negara terjerembab dalam lubang krisis.
"Oleh karena itu saya meminta agar rencana penaikan tunjangan bagi pejabat negara ditunda hingga perekonomian nasional kembali menguat, " tutur Ketua Komisi X DPR ini.
Dia mengatakan, sebaiknya anggaran negara dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan ekomomi yang sedang kritis saat ini. Misalnya, memperluas pemberian kredit bagi UMKM dan menjaga daya beli masyarakat.
"Jika perlu gulirkan kembali sejenis program Bantuan Langsung Tunai untuk rakyat tak mampu dan kurang mampu," tuturnya.
Dia juga menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pegawai rendah PNS seperti guru honorer, prajurit TNI/Polri, kalangan buruh, petani dan nelayan agar tetap produktif saat krisis.
"Jangan sampai terjadi gelombang PHK, pemerintah harus mendorong tersedianya lapangan kerja bagi tenaga lokal bukan justru tenaga asing," tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Dede berharap semua pihak, yakni pemerintah, politikus, pengusaha harus bahu membahu menggerakan semua elemen untuk memperkuat perekonomian negara.
Dia yakin apabila hal tersebut bisa melakukan hal itu maka kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintah akan meningkat.
"Saya yakin jika bisa dilakukan, maka dalam satu hingga dua bulan ini bisa berpengaruh baik bagi perekonomian nasional," katanya.
PILIHAN:
Dua WNI yang Disandera OPM Bebas, Ketua DPR: Alhamdulillah!
(dam)
