Masinton Gerah Menkeu Setuju Tunjangan DPR Naik
Kamis, 17 September 2015 - 14:22 WIB
Masinton Gerah Menkeu Setuju Tunjangan DPR Naik
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR pada tahun 2016.
Masinton juga mengkritik Menteri Keuangan karena telah menyetujui proposal kenaikan anggaran yang diajukan DPR. Menurut dia, Menteri Keuangan (Menkeu) seharusnya memiliki sensitivitas atau kepekaan terhadap kondisi perekonomian saat ini.
"Jangan semua usulan diterima begitu saja. Seperti usulan fasilitas dan tunjangan pejabat negara. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu harus sensitif," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).
Anggota Komisi III DPR ini menilai usulan penambahan anggaran bagi pejabat negara bisa ditolak dan disetujui oleh Kemenkeu. (Baca: Tunjangan DPR Akan Naik, Begini Reaksi Jokowi)
Menurut dia, terbitnya Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 tentang penambahan tunjangan anggota DPR menunjukkan Kemenkeu berkontribusi terhadap pemborosan keuangan negara.
"Ini Menkeunya juga harus dikritik. Kemenkeu sebagai eksekutor. Jangan juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran. Menkeu tidak benar juga (jika) meloloskan. Kita yang disalahkan," kata Masinton.
PILIHAN:
WNI Disandera, Jokowi Akan Telepon PM Papua Nugini
Masinton juga mengkritik Menteri Keuangan karena telah menyetujui proposal kenaikan anggaran yang diajukan DPR. Menurut dia, Menteri Keuangan (Menkeu) seharusnya memiliki sensitivitas atau kepekaan terhadap kondisi perekonomian saat ini.
"Jangan semua usulan diterima begitu saja. Seperti usulan fasilitas dan tunjangan pejabat negara. Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu harus sensitif," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).
Anggota Komisi III DPR ini menilai usulan penambahan anggaran bagi pejabat negara bisa ditolak dan disetujui oleh Kemenkeu. (Baca: Tunjangan DPR Akan Naik, Begini Reaksi Jokowi)
Menurut dia, terbitnya Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 tentang penambahan tunjangan anggota DPR menunjukkan Kemenkeu berkontribusi terhadap pemborosan keuangan negara.
"Ini Menkeunya juga harus dikritik. Kemenkeu sebagai eksekutor. Jangan juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran. Menkeu tidak benar juga (jika) meloloskan. Kita yang disalahkan," kata Masinton.
PILIHAN:
WNI Disandera, Jokowi Akan Telepon PM Papua Nugini
(dam)
