Polemik Pertemuan Donald Trump, Manuver Politik Anggota Dewan
Senin, 14 September 2015 - 13:47 WIB
Polemik Pertemuan Donald Trump, Manuver Politik Anggota Dewan
A
A
A
JAKARTA - Isu pergantian (kocok ulang) pemimpin DPR mencuat setelah pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon beserta beberapa rombongan anggota DPR lainnya dengan bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Wakil Ketua MPR Fadli Zon mengaku tidak khawatir bergulirnya isu pergantian pemimpin DPR. Alasannya, pergantian pemimpin DPR tidak boleh melanggar mekanisme yang berlaku.
"Kalau ada yang mau ganti pimpinan DPR ya sesuai prosedur saja. Itu niatnya saja kali mereka. Tapi kalau di pimpinan sendiri enggak ada niatan seperti itu," ujar Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Dia mengingatkan kepada anggota dewan yang melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu kembali membaca Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Menurutnya, fungsi DPR bukan sekadar pegawasan, budgeting dan legislasi, tetapi ikut menjalankan fungsi diplomasi.
"Kalau bilang ada yang melanggar konstitusi. Iya harus belajar lagi UU MD3. UU MD3 ada peran diplomasi hakekatnya kepentingan nasioanal," tukasnya.
Maka itu dia menyarankan para pelapor tersebut lebih fokus mengurus persoalan negara ketimbang manuver politik dengan melaporkan pertemuan pemimpin DPR dengan Donald Trump.
"Ironis mereka bela rakyat tapi ada masalah enggak di teriaki. Selama ini enggak pernah kedengaran kritisi pemerintah tapi tahu-tahu mengurusi Donal Trump. Move on lah, banyak masalah yang terjadi jamaah haji wafat. Jangan manuver politik," tandasnya.
Baca: Tiba di Indonesia, Pemimpin DPR Siap Hadapi MKD.
Wakil Ketua MPR Fadli Zon mengaku tidak khawatir bergulirnya isu pergantian pemimpin DPR. Alasannya, pergantian pemimpin DPR tidak boleh melanggar mekanisme yang berlaku.
"Kalau ada yang mau ganti pimpinan DPR ya sesuai prosedur saja. Itu niatnya saja kali mereka. Tapi kalau di pimpinan sendiri enggak ada niatan seperti itu," ujar Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Dia mengingatkan kepada anggota dewan yang melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu kembali membaca Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Menurutnya, fungsi DPR bukan sekadar pegawasan, budgeting dan legislasi, tetapi ikut menjalankan fungsi diplomasi.
"Kalau bilang ada yang melanggar konstitusi. Iya harus belajar lagi UU MD3. UU MD3 ada peran diplomasi hakekatnya kepentingan nasioanal," tukasnya.
Maka itu dia menyarankan para pelapor tersebut lebih fokus mengurus persoalan negara ketimbang manuver politik dengan melaporkan pertemuan pemimpin DPR dengan Donald Trump.
"Ironis mereka bela rakyat tapi ada masalah enggak di teriaki. Selama ini enggak pernah kedengaran kritisi pemerintah tapi tahu-tahu mengurusi Donal Trump. Move on lah, banyak masalah yang terjadi jamaah haji wafat. Jangan manuver politik," tandasnya.
Baca: Tiba di Indonesia, Pemimpin DPR Siap Hadapi MKD.
(kur)
