LRT Gantikan Proyek Monorel

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menghentikan proyek monorel. Sistem transportasi massal yang selalu berkutat dengan masalah pendanaan itu kini digantikan oleh light rail transit (LRT).

Dengan berjalannya proyek LRT milik pemerintah pusat yang dikerjakan PT Adhi Karya berarti tiang-tiang monorel yang sudah berdiri akan digunakan sebagai penunjang proyek LRT. ”Tiang-tiang itu kan milik PT Adhi Karya. Dia akan menggunakannya untuk proyek LRT. Jadi, monorel baik-baik sudah enggak ada cerita,” ucap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI kemarin.

Penyetopan proyek monorel di Jakarta disebabkan PT Jakarta Monorail gagal melanjutkan proyek senilai Rp12 triliun itu. PT Jakarta Monorail dinilai hanya menunjukkan bukti uang 30% atau Rp4 triliun dan menyalahi pembangunan depo di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang sehingga merusak tata ruang. ”Kami sudah kirim surat kalau monorel tidak bisa dilanjutkan, termasuk surat bekas tiang-tiangnya yang diambil PT Adhi Karya. Dari segi teknis dan pengembangan, LRT lebih mudah dibanding monorel,” katanya. N

amun, mantan bupati Belitung Timur itu belum menyebutkan teknis dan estimasi tarif LRT lantaran saat ini masih melengkapi dokumen kelengkapan lelang yang akan diserahkan pada PT Jakarta Propertindo pada 15 September mendatang. Direktur PT Jakarta Monorail Sukmawati Syukur enggan berkomentar terkait pernyataan Ahok yang mengatakan monorel tidak ada lagi cerita.

Meski demikian, dia sangat mendukung penuh rencana Pemprov DKI yang membangun LRT dengan menggunakan tiang-tiang monorel yang memang milik PT Adhi Karya. Dia berharap proyek LRT tidak terhenti seperti monorel dan ada win-win solution perihal depo pembuatan monorel. ”Belum tuntas ya penyelesaian kerja sama monorel ini. Kami cuma terima surat resmi Pak Gubernur perihal depo, tapi kami tetap mendukung segala kebijakan Pemprov DKI mengenai pembangunan moda transportasi di Jakarta,” ungkapnya.

Kepala Bidang Perundangundangan Biro Hukum DKI Jakarta Solafide Sihite mengatakan, dengan ada surat resmi dari gubernur yang dikirimkan kepada PT Jakarta Monorail lantaran beberapa kendala termasuk depo, kontrak kerja sama dengan PT Jakarta Monorail otomatis terhenti dengan sendirinya. ”Dalam kontrak kerja sama ada pasal menyebutkan jika ada kendala yang tidak bisa dilanjutkan, kontrak putus dengan sendirinya,” sebutnya.

Pengurus harian Institut Studi Transportasi (Instrans) Izzul Waro menilai proyek LRT milik Pemprov DKI memang dikejar untuk menutupi kesalahan Jakarta yang berniat melanjutkan monorel dengan peletakan batu pertama pada 2013. Sebelumnya proyek monorel telah mangkrak sejak pemerintahan Gubernur DKI Sutiyoso.

Menurut dia, proyek LRT ini tidak memiliki kajian yang matang, mulai dari tata ruang, penyusunan dokumen perencanaan, masterplan pelayanan transportasi, uji kelaikan, detail engineering design (DED), hingga pengukuran tarif belum dapat dijelaskan. Apalagi dalam rancangan tata ruang wilayah (RTRW) DKI proyek LRT tidak disebutkan.

”LRT memang bisa dibilang kondisi dari segala pilihan dari melanjutkanmonorelyangtidak jelas. LRT bukan tulang punggung transportasi di Jakarta karena bentuknya kereta ringan yang daya tampungnya tidak seperti KRL,” katanya.

Hal yang harus diperhatikan Pemprov DKI bila benar-benar membangun LRT, Pemprov DKI harus memikirkan sinergitas transportasi massal antaran transportasi berbasis bus dan rel. Artinya, jangan sampai Pemprov DKI mengabaikan pembangunan transportasi lain, khususnya bus Transjakarta (busway ) baik itu sterilisasi maupun armadanya.

”Perencanaan LRT yang tidak matang bisa jadi monorel kedua. Apalagi masa jabatan Ahok sampai 2017. Kalau dia tidak terpilih lagi, saya pesimistis LRT dapat seperti apa yang dimimpikan. LRT ini cuma mimpi Ahok yang ingin membuat masterpiece dalam menjabat sebagai gubernur,” ucapnya.

Bima setiyadi