Pembangunan di Banten Tak Maksimal

SERANG - Pembangunan di Banten masa pemerintahan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (2012-2017), yang sisa masa jabatannya dilanjutkan Rano Karno, belum maksimal.

Indikasinya dari banyak jalan rusak, ruang kelas rusak, hingga jumlah pengangguran yang terus meningkat. Dari data yang dihimpun KORAN SINDO, kondisi jalan di Banten hingga saat ini masih banyak yang rusak. Dari jalan provinsi yang tanggung jawab pembangunannya di tangan Pemprov Banten sepanjang 725,13 km, kerusakan masih tersebar di berbagai titik (lihat grafis ).

Tidak hanya fasilitas jalan, kerusakan juga terdapat pada sarana pendidikan dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Tingkat pengangguran di Banten setiap tahun terus meningkat. Padahal, jika dilihat dari nilai investasi industri baik penanam modal asing (PMA) maupun penanam modal dalam negeri (PMDN), Banten selalu masuk dalam lima besar nasional.

Sekretaris Fraksi Golkar Fitron Nur Ikhsan belum melihat jelas arah pembangunan yang akan dijalankan Rano Karno yang saat ini memimpin Banten. ”Kami belum melihat kepemimpinan Rano Karno itu mau apa sih di Banten,” kata Fitron kemarin. Fitron melihat pekerjaan rumah besar yang harus segera dikerjakan untuk percepatan pembangunan jalan saja banyak yang gagal lelang.

Seharusnya Rano sebagai gubernur segera bisa mengatasi hal itu. Dia juga meminta, dalam merencanakan APBD 2016, Rano harus tetap berpegang pada RPJMD Banten. ”Penyerapan proyek pembangunan harus segera dilakukan. Rano juga jangan bisa terintervensi oleh orangorang yang ada di sekelilingnya yang hanya memanfaatkan jangka pendek dari APBD Banten,” ujarnya.

Pengamat ekonomi politik Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Banten saat ini yang terlihat berubah baru gubernurnya dari Ratu Atut Chosiyah ke Rano Karno. Namun, monopoli proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih terjadi di Banten.

”Perubahan Banten saat ini baru gubernurnya saja,” katanya saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menuturkan, untuk pembangunan Pemprov Banten harus melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten yang disesuaikan dengan program pemerintah pusat. Selanjutnya pekerjaan rumah yang harus dilakukan Rano Karno yaitu pembangunan infrastruktur jalan. Misalnya, pembangunan jalur ganda kereta api Jakarta-Rangkasbitung sangat dibutuhkan masyarakat.

”Rano harus masuk dalam politik anggaran yang semuanya harus diarahkan kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya. Rano juga harus melakukan terobosan agar tidak ada monopoli proyek yang dikuasai satu kelompok. ”Sisa waktu 1,5 tahun kepemimpinan Rano ini harus segera membenahi internal menjadikan birokrasi yang bersih dan menyehatkan politik anggaran. Jika itu sudah sehat, yang lainnya (pembangunan) akan mengikuti,” terangnya.

Gubernur Banten Rano Karno mengaku akan berupaya memaksimalkan sisa masa jabatannya. Salah satunya melanjutkan rencana pembangunan tol Serang-Pandeglang. Jalan ini akan membuka akses wilayah selatan Banten yakni Pandeglang dan Lebak. Menurut Rano, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana Rp8 triliun untuk membangun tol menuju wilayah selatan itu yang juga sebagai penunjang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. ”Tapi, saya belum tahu apakah itu semuanya di APBN 2016 atau bertahap pada 2017,” ungkapnya.

Rano mengakui Banten sangat unik. Di satu sisi terjadi penurunan ekonomi, namun target investasi tercapai. Dari target 13,5% saat ini, nilai investasi di Banten mencapai 18,2%. Ditanya apakah dia akan kembali maju pada Pilkada Banten mendatang, politikus PDIP ini masih belum memutuskan.

Dia akan melihat sisa waktu hasil pembangunan yang dijalankan hingga 11 Januari 2017. ”Saya rasional saja, akan lihat hasil pembangunan yang saya lakukan,” tandasnya.

Teguh mahardika