Konflik Kurdi Ancam Perang Sipil di Turki

ANKARA - Politisi Kurdi menuding para pemimpin Turki memicu perang sipil dengan memerangi minoritas Kurdi. Operasi militer Turki dianggap sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik dengan pemberontak Kurdi.

Ketegangan meningkat drastis di Turki dalam beberapa hari terakhir seiring upaya pemerintah melancarkan operasi militer terhadap gerilyawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Ditambah dengan ribuan demonstran yang membanjiri Ankara pada Selasa (8/9) malam hingga kemarin mengutuk serangan berdarah yang dilakukan PKK.

Pemimpin Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang dikenal sebagai kelompok pro-Kurdi, Selahattin Demirtas, mengungkapkan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri (PM) Ahmet Davutoglu menciptakan perang sipil. ”Itu bukan kita (HDP) yang mengambil keputusan perang ini. Keputusan itu diambil oleh presiden dan PM,” kata Demirtas, dikutip AFP pada Rabu (9/9) waktu setempat. Demirtas juga memprotes aksi kaum nasionalis Turki yang menyerang kantor HDP di berbagai penjuru negara tersebut. Para demonstran membakar kantor pusat HDP di Ankara.

”Kita menghadapi kampanye kerusuhan massal,” katanya. Dia mengungkapkan terjadi 400 serangan terhadap gedung HDP. Kaum nasionalis Turki menuding HDP bekerja sama dengan PKK. Media Turki melaporkan 93 orang ditahan di Istanbul karena melakukan aksi penyerangan. Saat menggelar konferensi pers di Ankara bersama Presiden Uni Eropa (UE) Donald Tusk, Presiden Erdogan menyerang balik Demirtas. ”Demirtas itu sangat gila berbicara tentang perang sipil,” katanya.

Dia mengancam jika HDP berkoalisi dengan PKK akan mendapatkan konsekuensi buruk. ”Para pemimpin HDP bisa memilih demokrasi atau terorisme,” kata Erdogan, dikutip Reuters. Kantor jaksa di Kota Diyarbakir menyatakan akan memeriksa Demirtas karena melakukan ”penghinaan terhadap presiden”, ”mendukung organisasi teroris”, dan ”memicu kebencian”.

Mereka juga akan mencabut kekebalan hukum anggota parlemen. Merespons penyidikan yang dilakukan kejaksaan, Demirtas mengatakan itu bermotif politik. Dia menuding penyidikan seperti itu kerap dilakukan kepada politisi pro- Kurdi. ”Seperti yang dikatakan presiden, kita siap menerima risiko. Kehidupan kita tidak akan bernilai dibandingkan perjuangan kemerdekaan rakyat kita,” tuturnya.

Mengenai meningkatnya aksi demonstrasi di jalanan Turki seiring dengan operasi militer terhadap PKK. Turki mengirimkan 150 pasukan khusus ke lintas perbatasan Irak utara setelah pembunuhan 16 tentara di perbatasan. Angkatan udara Turki juga melancarkan serangan ke posisi PKK di Irak utara. Sedangkan Presiden UE Tusk mengaku memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan kekerasan di Turki.

Dia meminta Pemerintah Turki dan pemberontak untuk menghidupkan perundingan yang pernah direalisasikan pada 2012. Sedangkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan kekerasan terhadap fasilitas HDP tidak bisa diterima. Washington meminta Pemerintah Turki untuk menahan diri. Ketegangan di Turki menjadi hambatan rencana pemilu sela pada 1 November mendatang setelah partai politik gagal membentuk koalisi.

Menurut Cengiz Aktar, profesor di Universitas Suleyman Shah, Istanbul, kekisruhan itu disebabkan ketidakkonsistenan Erdogan yang menginginkan sistem presidensial. ”Jika ketegangan ini berlanjut, Turki akan menghadapi perang sipil. Hal paling bahaya adalah tidak ada mediator,” ucapnya. Politisi pro-Kurdi, termasuk beberapa menteri kabinet, menggelar konvoi menuju Kota Cizre, Turki Tenggara. Mereka memprotes pemberlakuan jam malam di kota tersebut. Aksi itu dipimpin Demirtas dengan berjalan sepanjang 90 km pada Rabu (9/9) hingga ke kemarin.

Politisi pro-Kurdi itu kemarin menggelar demonstrasi di sisi bukit yang berdekatan dengan Suriah-Irak. Jam malam Cizre diberlakukan di Turki sejak pekan lalu karena terjadi pertempuran dengan gerilyawan PKK. Politisi Kurdi ingin mengetahui situasi terkini di kota tersebut.

”Pemerintah seharusnya tidak menutupi apa yang sebenarnya terjadi di Cizre,” kata Demirtas kepada stasiun televisi IMC TV . Dia berjanji akan membawa suara Cizre kepada dunia internasional.

Andika hendra m