Pertemuan DPR-Donald Trump Semestinya Diapresiasi

JAKARTA - Sejumlah kalangan meminta polemik soal pertemuan antara pimpinan DPR dan rombongan dengan bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, tak perlu dibesar-besarkan karena dalam kategori wajar.

Mereka menilai masih banyak agenda bangsa yang mendesak dipikirkan dan diatasi, seperti melemahnya ekonomi saat ini ketimbang mendebatkan soal itu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan, pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dkk di Trump Tower, New York, pekan lalu adalah pertemuan biasa. Sebab selain mengemban tugas legislasi, budgeting dan pengawasan, di tiap anggota DPR juga melekat fungsi diplomasi. Lebih- lebih, Trump juga ingin menanamkan investasinya di Indonesia.

”Bukan masalah (bagi DPR) untuk mengapresiasi Trump yang sudah mengatakan minatnya untuk investasi di Indonesia itu,” ujar Irman di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Menurutnya, dengan masuknya investasi, justru bisa membantu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah saat ini. Trump juga diketahui statusnya masih sebagai bakal calon presiden.

”Wajar saja politisi ingin tahu hal itu (konferensi pers Trump). Nggak ada yang salah dan acara juga dilaksanakan terbuka dan di luar hari kerja,” ujarnya. Agenda rombongan DPR ke AS juga jelas antara lain untuk mengikuti sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York mulai 31 Agustus hingga 2 September. Irman mengimbau ketimbang mempersoalkan dan membesar-besarkan masalah tersebut, lebih baik mengurusi hal yang promasyarakat hari ini.

”Itu (pertemuan) hal yang spontan saja, tidak di-setting dari awal kecuali ada undangannya. Yang saya khawatirkan adalah pengalihan isu, lebih baik kalau urus kebakaran hutan, cari solusi menguatkan ekonomi, jangan sampai lupa tugas sesungguhnya,” tegasnya. Hal serupa juga dikatakan politikus PDIP Effendi Simbolon. Bahkan Effendi menilai langkah sejumlah anggota DPR yang melaporkan pertemuan Setya Novanto dkk ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berlebihan dan terlalu ikut campur urusan orang lain.

”Ini seperti emak-emak yang terlalu rewel. Ini bukan urusannya,” kata Effendi di Gedung DPR, Senayan. Sesuai rencana, sejumlah anggota DPR kemarin melaporkan Setya Novanto dkk atas kehadiran dalam kampanye Donald Trump. Para pelapor adalah Akbar Faisal (Fraksi Nasdem), Adian Napitupulu, Rieke Diah Pitaloka, Charles Honoris, Budiman Sujatmiko (Fraksi PDIP), dan Maman Imanul Haq (Fraksi PKB).

Mereka menyerahkan alat bukti berupa kliping pemberitaan dari sejumlah media massa luar negeri yang memuat berita kehadiran pemimpin DPR dalam kampanye Donald Trump. Namun, Effendi memastikan adanya empat kader PDIP yang turut melaporkan pimpinan DPR ke MKD itu bukanlah representasi ataupun mewakili Fraksi PDIP di DPR.

Anggota MKD Sarifuddin Suddingjugamenyatakan, pertemuan ketua DPR dan rombongan dengan Donald Trump dan menghadiri jumpa pers merupakan hal biasa. ”Ada pertemuan di luar agenda itu (agenda resmi), seperti bertemu dengan Donald Trump tanpa ada misi tertentu, bukan atas nama kedewanan, tidak ada masalah,” katanya.

Pelapor Tak Tahu Tugas Parlemen

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut rombongan lawatan ke AS mempersilakan pihak-pihak yang telah melaporkan kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye politik Trump ke MKD.

”Anggota yang mau lakukan itu (lapor ke MKD) silakan saja. Namun, perlu dicatat, jika mereka melaporkan atas dasar informasi yang salah atau tak utuh, akan saya laporkan balik,” kata Fadli melalui pesan singkat kemarin. Politikus Partai Gerindra ini menilai, sejumlah anggota DPR yang melaporkan kunjungan pemimpin DPR ke AS tersebut tidak mengerti apa saja tugas dari parlemen.

Menurut Fadli, pertemuan antara delegasi yang dipimpin Setya Novanto dan Donald Trump merupakan bagian dari strategi diplomasi. ”Mereka harusnya tahu tugas parlemen termasuk dalam diplomasi,” tegasnya. Setya Novanto juga tak terlalu mempermasalahkan laporan sejumlah anggota DPR ke MKD. Dia justru mengapresiasi langkah MKD yang merespons pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik terkait kehadirannya dalam jumpa pers Donald Trump itu.

”Kami mempersilakan MKD untuk melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut,” terang dia melalui keterangan tertulisnya kemarin. Meski demikian, dia berharap segenap anggota dan pimpinan MKD bekerja secara profesional tanpa intervensi kepentingan pragmatis dari pihak- pihak tertentu. Dia menilai kehadirannya dalam jumpa pers bersama Donald Trump tersebut tidak melanggar Kode Etik Anggota DPR.

Menurut Setya, MKD memiliki mekanisme tersendiri dalam menilai dan menentukan sebuah perkara. Selama ini MKD juga telah bekerja dengan baik dalam menjalankan kewenangannya. Telah banyak anggota DPR yang merasakan efek dari kinerja MKD tersebut. Anggota DPR pun, lanjut Setya, merasa terlindungi dan ternaungi oleh keberadaan MKD.

Anggota DPR Fraksi PKB Maman Imanul Haq, salah satu inisiator yang melaporkan kunjungan Setya Novanto dkk ke MKD, mengatakan bahwa pelaporan ke MKD tersebut merupakan momen penting untuk mengukuhkan kembali marwah DPR. Dengan jalan ini, ada transparansi bahwa semua anggota dipilih konstitusional dan dapat diadili. ”Kalau MKD tidak memproses aduan kami rakyat akan bertanya nantinya,” ucapnya. Dia menyanggah jika pelaporan tersebut merupakan manuver Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk melengserkan pimpinan Dewan.

”Jangan berpikir jauh. Ini soal martabat DPR. Yang terepresentasi adalah ketuanya. Saya juga tidak percaya kalau disebut pengalihan isu. Semuanya sedang berjuang,” ungkapnya. Seusai menerima laporan kemarin, Ketua MKD Surahman Hidayat menyatakan untuk menindaklanjuti laporan, pihaknya akan menggelar rapat internal lebih dahulu. Pihaknya berjanji akan merampungkan laporan ini secara terbuka dan transparan proporsional.

”Kita belum pada tahap bicara sanksi. Akan kita kaji bahan masukan yang ada. Tentu kami di MKD ada pembahasan. Ada dukungan masalah ini diproses dan segera diselesaikan, kita akan mendengar keterangan dari pihak terkait,” ungkapnya di DPR.

Manuver PDIP Incar Pimpinan DPR

Di balik pelaporan atas pertemuan Setya dkk ke MKD, sejumlah pengamat justru menilai langkah itu merupakan manuver politik PDIP untuk menggantikan posisi pimpinan DPR yang saat ini diduduki oleh partai politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin berpandangan ada indikasi awal PDIP dan KIH akan menguasai posisi pimpinan DPR.

”Tinggal dilihat saja manuver selanjutnya, dan itu wajar dalam politik,” katanya. Namun, dirinya menyayangkan mengapa mereka hanya lantang menyoal kasus tersebut, tetapi seolah diam ketika melihat pemerintah kedodoran memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Padahal, alangkah bahagianya rakyat jika kegarangan serupa juga mereka tunjukan untuk menyoal kebijakan pemerintah yang keliru.

”Jadi, persoalannya di sini adalah terletak pada adanya perbedaan perlakuan dan ketidakadilan yang dipertontonkan oleh para anggota DPR itu,” tegasnya. Oleh karena itu, dirinya meyakini mereka yang lantang mempermasalahkan pertemuan Setya dkk dengan pengusaha properti sekaligus bakal calon presiden AS itu memiliki kepentingan politik tertentu.

”Dimunculkannya wacana kocok ulang pimpinan DPR dan revisi UU MD3 semakin memperlihatkan adanya motif politik di balik pelaporan pimpinan DPR ke MKD,” tandasnya. Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Idil Akbar.

Dia berpendapat pelaporan Setya Novanto dkk merupakan syahwat memimpin DPR saja. Targetnya jika pimpinan DPR ini bisa dibuktikan melakukan pelanggaran etika dan akhirnya bisa diturunkan dari jabatnya, partai lain tentu bisa berkesempatan mengisi kekosongan.

Kiswondari/ mula akmal/ant