Ketua DPR Ketemu dengan Donald Trump Harusnya Diapresiasi
Senin, 07 September 2015 - 10:57 WIB
Ketua DPR Ketemu dengan Donald Trump Harusnya Diapresiasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Badan Pengurus Institut Proklamasi, Arief Rachman menilai, pertemuan rombongan Ketua DPR Setya Novanto dengan calon kuat Presiden Amerika dari Partai Republik, Donald Trump merupakan pertemuan biasa.
Menurut Arief, pertemuan tersebut bukan dalam rangka dukung-mendukung, karena jika disimak dalam rekaman video konferensi pers yang dilakukan Donald Trump, tidak ada sama sekali kalimat dukungan dari rombongan Ketua DPR kepada Donald Trump.
Melainkan lanjut dia, sebaliknya Donald Trump yang menyampaikan hal-hal baik yang ingin dilakukannya di Indonesia.
"Bukankah wakil rakyat (DPR) bebas bertemu dengan siapapun, baik di dalam atau luar negeri sama seperti presiden, apalagi pertemuan tersebut untuk kebaikan bangsa dan negara," ujar Arief dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (7/9/2015).
Maka itu Arief menilai, seharusnya pertemuan tersebut diapresiasi, lantaran dari pertemuan tersebut ada komitmen dari Donald yang berprofesi sebagai pengusaha besar multi nasional, untuk menanamkan modalnya berinvestasi di Indonesia.
"Dengan begitu perekonomian nasional yang sedang lesu akan terangkat dan bergairah kembali," tegasnya.
Politisasi dan tudingan miring terhadap pertemuan rombongan Ketua DPR dengan Donald Trump, menjadi berita heboh di tanah air lantaran dihembuskan oleh kelompok tertentu yang ingin mendudukan kadernya menjadi Ketua DPR.
"Hasrat kuasa elite partai tersebut merasa dapat 'angin segar' dengan bergabungnya PAN ke koalisi pendukung pemerintah," ucap Arief.
(Baca juga: Arya Sinulingga: Adian Napitupulu Memalukan, Donald Trump Bukan Pengusaha Casino)
Menurutnya, upaya untuk mendongkel posisi Ketua DPR Setya Novanto dengan menyebarkan berita fitnah dan tudingan tidak berdasar adalah tindakan tidak terpuji di tengah sorotan publik kepada kinerja institusi DPR.
"Seharusnya seluruh anggota DPR kompak dan solid untuk membangun kepercayaan publik, bukan berebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara," tandas Arief.
Pilihan:
Fadli Zon Bongkar Manuver PAN & Kegagalan Pemerintah Jokowi
Ini 5 Kasus Ditangani Buwas yang Diintervensi Pemerintah
Menurut Arief, pertemuan tersebut bukan dalam rangka dukung-mendukung, karena jika disimak dalam rekaman video konferensi pers yang dilakukan Donald Trump, tidak ada sama sekali kalimat dukungan dari rombongan Ketua DPR kepada Donald Trump.
Melainkan lanjut dia, sebaliknya Donald Trump yang menyampaikan hal-hal baik yang ingin dilakukannya di Indonesia.
"Bukankah wakil rakyat (DPR) bebas bertemu dengan siapapun, baik di dalam atau luar negeri sama seperti presiden, apalagi pertemuan tersebut untuk kebaikan bangsa dan negara," ujar Arief dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (7/9/2015).
Maka itu Arief menilai, seharusnya pertemuan tersebut diapresiasi, lantaran dari pertemuan tersebut ada komitmen dari Donald yang berprofesi sebagai pengusaha besar multi nasional, untuk menanamkan modalnya berinvestasi di Indonesia.
"Dengan begitu perekonomian nasional yang sedang lesu akan terangkat dan bergairah kembali," tegasnya.
Politisasi dan tudingan miring terhadap pertemuan rombongan Ketua DPR dengan Donald Trump, menjadi berita heboh di tanah air lantaran dihembuskan oleh kelompok tertentu yang ingin mendudukan kadernya menjadi Ketua DPR.
"Hasrat kuasa elite partai tersebut merasa dapat 'angin segar' dengan bergabungnya PAN ke koalisi pendukung pemerintah," ucap Arief.
(Baca juga: Arya Sinulingga: Adian Napitupulu Memalukan, Donald Trump Bukan Pengusaha Casino)
Menurutnya, upaya untuk mendongkel posisi Ketua DPR Setya Novanto dengan menyebarkan berita fitnah dan tudingan tidak berdasar adalah tindakan tidak terpuji di tengah sorotan publik kepada kinerja institusi DPR.
"Seharusnya seluruh anggota DPR kompak dan solid untuk membangun kepercayaan publik, bukan berebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara," tandas Arief.
Pilihan:
Fadli Zon Bongkar Manuver PAN & Kegagalan Pemerintah Jokowi
Ini 5 Kasus Ditangani Buwas yang Diintervensi Pemerintah
(maf)
