Jalur Lambat Jalan Sudirman Dihilangkan
Jalur Lambat Jalan Sudirman Dihilangkan
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berwacana menghilangkan jalur lambat di sepanjang Jalan Sudirman. Wacana tersebut akan dilakukan seusai proyek mass rapid transit (MRT) rampung pada 2018.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, jalur lambat di sepanjang Jalan Sudirman akan digantikan dengan jalur pejalan kaki (pedestrian). Pagar-pagar perkantoran atau tempat usaha di sepanjang jalan tersebut juga dihilangkan.
”Kami ingin Jalan Sudirman menjadi seperti New York atau Orchard di Singapura. Namun, tentunya kalau proyek MRT selesai baru bisa dilakukan,” kata Ahok di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Untuk mendukung proyek pelebaran jalur pedestrian tersebut, pihaknya akan memberikan tampilan visual yang berbeda dan memberikan intensif pembayaran pajak iklan kepada pemilik gedung sekitar jalan protokol itu melalui pemasangan iklan light emitting diode (LED). Apabila gedung tersebut hanya memasang LED tanpa menjual iklan, mereka bahkan tidak dipungut pajak.
”Jadi kalau kamu punya gedung dan pasang LED tanpa terima iklan, kamu tidak usah bayar pajak. Tapi, kalau kamu terima iklan, pembagiannya 70:30. Sebanyak 70 untuk pemilik gedung dan 30 buat DKI. Kami mau kasih insentif seperti itu,” ungkapnya. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mendukung wacana Ahok untuk memperlebar jalur pedestrian.
Dia siap memberi masukan apabila dibutuhkan dalam mendukung wacana tersebut. Namun, Nirwono belum mendengar rencana penataan Jalan Sudirman ketika proyek MRT selesai. ”DKI belum pernah menjelaskan rencana keseluruhan setelah pembangunan MRT selesai. Apakah akan masih ada bus Transjakarta koridor I? Jalur lambat otomatis motor tidak bisa lewat. Kalau DKI serius, larang juga Transjakarta karena sudah ada MRT. Konsep ini kalau tidak matang, saya takut tumpang tindih,” ucapnya.
Nirwono menjelaskan, etalase Ibu Kota ini harus memiliki konsep yang matang yakni tersedia ruang terbuka hijau (RTH), jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan jalur mobil. Terpenting DKI konsisten membuat jalur ramah disabilitas, orang lanjut usia, dan anakanak. ”Kalau itu yang direncanakan seusai pembangunan MRT, saya yakin akan menjadi hadiah besar bagi masyarakat Jakarta,” ungkapnya.
Perbaikan Drainase Margonda Telan Rp19 M
Pemkot Depok sedang membangun saluran air (drainase) untuk mengatasi masalah banjir. Alokasi yang dianggarkan mencapai Rp19 miliar untuk dua sisi ruas Jalan Margonda. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membangun drainase sepanjang 3 km. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Hardiman mengatakan, pembangunan dilakukan dalam dua tahap. Pertama sisi barat yang mencakup Ramanda- RM Cibiuk.
Tahap pertama panjangnya mencapai 967 meter. Sedangkan, tahap kedua di sisi timur dimulai dari Akses UI-Pos Polisi Juanda dengan panjang 2.350 meter. ”Penataan drainase itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir bila musim hujan datang,” kata Hardiman.
Pengerjaan ini sudah dimulai sejak awal Juli lalu. Selain pengaturan air, drainase ini juga berfungsi sebagai utilitas. Kabel-kabel galian atau saluran PAM berada dalam satu tempat. ”Jadi, nantinya Margonda lebih tertata rapi,” ungkapnya.
Bima setiyadi/ r ratna purnama
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, jalur lambat di sepanjang Jalan Sudirman akan digantikan dengan jalur pejalan kaki (pedestrian). Pagar-pagar perkantoran atau tempat usaha di sepanjang jalan tersebut juga dihilangkan.
”Kami ingin Jalan Sudirman menjadi seperti New York atau Orchard di Singapura. Namun, tentunya kalau proyek MRT selesai baru bisa dilakukan,” kata Ahok di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Untuk mendukung proyek pelebaran jalur pedestrian tersebut, pihaknya akan memberikan tampilan visual yang berbeda dan memberikan intensif pembayaran pajak iklan kepada pemilik gedung sekitar jalan protokol itu melalui pemasangan iklan light emitting diode (LED). Apabila gedung tersebut hanya memasang LED tanpa menjual iklan, mereka bahkan tidak dipungut pajak.
”Jadi kalau kamu punya gedung dan pasang LED tanpa terima iklan, kamu tidak usah bayar pajak. Tapi, kalau kamu terima iklan, pembagiannya 70:30. Sebanyak 70 untuk pemilik gedung dan 30 buat DKI. Kami mau kasih insentif seperti itu,” ungkapnya. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mendukung wacana Ahok untuk memperlebar jalur pedestrian.
Dia siap memberi masukan apabila dibutuhkan dalam mendukung wacana tersebut. Namun, Nirwono belum mendengar rencana penataan Jalan Sudirman ketika proyek MRT selesai. ”DKI belum pernah menjelaskan rencana keseluruhan setelah pembangunan MRT selesai. Apakah akan masih ada bus Transjakarta koridor I? Jalur lambat otomatis motor tidak bisa lewat. Kalau DKI serius, larang juga Transjakarta karena sudah ada MRT. Konsep ini kalau tidak matang, saya takut tumpang tindih,” ucapnya.
Nirwono menjelaskan, etalase Ibu Kota ini harus memiliki konsep yang matang yakni tersedia ruang terbuka hijau (RTH), jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan jalur mobil. Terpenting DKI konsisten membuat jalur ramah disabilitas, orang lanjut usia, dan anakanak. ”Kalau itu yang direncanakan seusai pembangunan MRT, saya yakin akan menjadi hadiah besar bagi masyarakat Jakarta,” ungkapnya.
Perbaikan Drainase Margonda Telan Rp19 M
Pemkot Depok sedang membangun saluran air (drainase) untuk mengatasi masalah banjir. Alokasi yang dianggarkan mencapai Rp19 miliar untuk dua sisi ruas Jalan Margonda. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membangun drainase sepanjang 3 km. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Hardiman mengatakan, pembangunan dilakukan dalam dua tahap. Pertama sisi barat yang mencakup Ramanda- RM Cibiuk.
Tahap pertama panjangnya mencapai 967 meter. Sedangkan, tahap kedua di sisi timur dimulai dari Akses UI-Pos Polisi Juanda dengan panjang 2.350 meter. ”Penataan drainase itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir bila musim hujan datang,” kata Hardiman.
Pengerjaan ini sudah dimulai sejak awal Juli lalu. Selain pengaturan air, drainase ini juga berfungsi sebagai utilitas. Kabel-kabel galian atau saluran PAM berada dalam satu tempat. ”Jadi, nantinya Margonda lebih tertata rapi,” ungkapnya.
Bima setiyadi/ r ratna purnama
(ars)
Explore More