Jaksa Agung Dukung Luhut Soal Kegaduhan Penegakan Hukum

JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo mendukung pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan, proses penegakan hukum tidak boleh mengundang kegaduhan yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

"Memang itu (ucapan Menko Polhukam) positif, yang penting proses jalan, proses penegakan hukum jangan sampai menimbulkan kegaduhan," tutur Prasetyo saat dihubungi wartawan, Kamis (3/9/2015).

Soal kegaduhan itu muncul mewarnai isu pencopotan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri yang santer terdengar belakangan ini.

Prasetyo menilai, ucapan Menteri Luhut positif bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan. Menurut dia, kegaduhan justru akan menimbulkan kerugian.

"Itu komentar yang bagus. Persoalannya kalian sendiri tahu arus informasi terus berjalan," ucapnya.

Menteri asal Partai Nasdem ini mengakui, di tengah arus informasi yang menghendaki keterbukaan, seluruh unsur lembaga negara harus bekerja transparan. Namun dirinya tak memungkiri jika keterbukaan tersebut justru terkadang malah menimbulkan kegaduhan.

"(Proses penegakan) tidak harus mengundang kegaduhan, bekerja dalam senyap yang penting goal-nya tercapai," pungkasnya.

Pilihan:

PAN Resmi Jadi Partai Pendukung Pemerintah Jokowi

Budi Waseso Kaget Dikabarkan Dicopot dari Kabareskrim