Pemerintah Belum Setuju Pembangunan Klinik Modern DPR
Rabu, 02 September 2015 - 13:41 WIB
Pemerintah Belum Setuju Pembangunan Klinik Modern DPR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, rencana DPR membangun klinik modern, belum masuk ke masalah teknis apa lagi masuk dalam mekanisme penentuan anggaran. Maka itu, pembangunan klinik modern belum disetujui oleh pemerintah.
"Jadi biar enggak kemana-kemana, renstra (rencana strategis) itu pembahasan strategis, dalam renstra itu ada pembahasan global. Belum menyangkut dinamika prosesnya, belum juga tahu disetujui oleh pemerintah atau tidak," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Menurut Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), pembangunan tersebut sifatnya terkait prospek visi lima tahun ke depan DPR. Dia menjelaskan, rencana tersebut juga akan terlebih dahulu meminta pandangan dari fraksi-fraksi.
Namun menurutnya, terkait hal teknis dan anggaran, Pemimpin DPR menyerahkan proses pembahasannya kepada pemerintah, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Kalau pemerintah belum setuju ya pasti kami menghargai dan DPR membutuhkan persetujuan bersama dari pemerintah," tandasnya.
Pilihan:
Award ke Pemimpin Korut Bikin Nama Bung Karno Tercoreng
"Jadi biar enggak kemana-kemana, renstra (rencana strategis) itu pembahasan strategis, dalam renstra itu ada pembahasan global. Belum menyangkut dinamika prosesnya, belum juga tahu disetujui oleh pemerintah atau tidak," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Menurut Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), pembangunan tersebut sifatnya terkait prospek visi lima tahun ke depan DPR. Dia menjelaskan, rencana tersebut juga akan terlebih dahulu meminta pandangan dari fraksi-fraksi.
Namun menurutnya, terkait hal teknis dan anggaran, Pemimpin DPR menyerahkan proses pembahasannya kepada pemerintah, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Kalau pemerintah belum setuju ya pasti kami menghargai dan DPR membutuhkan persetujuan bersama dari pemerintah," tandasnya.
Pilihan:
Award ke Pemimpin Korut Bikin Nama Bung Karno Tercoreng
(maf)
