Komisi I Akan Pertegas Kriteria Calon Dubes

JAKARTA - Komisi I DPR akan mempertegas kriteria calon Duta Besar (Dubes) dalam fit and proper atau uji kepatutan dan kelayakan yang akan digelar pada pertengahan September 2015 mendatang. DPR ingin agar persyaratan sebagai Dubes RI tidak hanya sekedar basa-basi, tapi benar-benar menguak visi dan kemampuan dari 33 nama yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Sebenarnya kriteria itu sudah ada, dan itu lazim. Tapi kita ingin dari standar itu diberikan penekanan jadi tidak sekadar basa-basi. Kita ingin lebih banyak ingin melihat visi dari calon-calon itu. mungkin mereka kan dicalonkan dari Kemenlu, dari parpol, dan dari relawan juga," kata Ketua Tim Penyusunan Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dubes Bachtiar Aly saat dihubungi SINDO, Minggu 30 Agustus 2015 malam.

Bachtiar menjelaskan, Komisi I ingin mengetahui motif calon-calon itu, apakah secara pribadi itu merupakan panggilan nurani atau karena ditugaskan oleh partai. Hal itu akan terlihat lewat sesi tanya jawab yang akan berlangsung dalam fit and proper test nanti.
Menurutnya, lebih ke upaya dalam menggali visi misi mereka sebagai calon perwakilan Indonesia di luar negeri.

"Sehingga, mereka tidak hanya transit di luar negeri habis masa jabatan disuruh pulang. Tapi benar-benar punya misi yang sudah dititipkan dari awal dan mengetahui lebih lanjut bagaimana melaksanakan visi negara itu," jelasnya.

Adapun sejumlah calon yang berasal dari relawan Jokowi-JK sewaktu Pilpres lalu, menurut Bachtiar, Komisi I tidak akan apriori, berpiikir positif, dan tetap akan bersikap secara objektif. Karena, kemampuan calon-calon tersebut akan terlihat jelas pada fit and proper test nanti.

"Kita akan uji mereka, sehingga mereka terbukti layak sebagai kepala perwakilan," imbuhnya.

Lebih dari itu, dia menambahkan, dalam penyusunan kriteria penilaian fit and proper test pihaknya memaksimalkan masukan-masukan dari Anggota Komisi I DPR yang berasal dari beragam latar belakang dan tentunya sudah berpengalaman di bidang ini. Serta, mempelajari aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan apa yang menjadi kritik oleh LSM dan Ormas di masa lalu sebagai referensi.

"Kita ingin mempertajam kriteria, apabila orang itu direkomen atau tidak. Tidak akan diragukan karena sudah ada kriteria yang jelas," tandasnya.

PILIHAN:
Polri Tetapkan Capim KPK Tersangka, TII: Pansel Harus Independen

Bareskrim Diminta Segera Ungkap Capim KPK Jadi Tersangka