Kementerian PU: Belum Ada Pembahasan Gedung Baru DPR
Jum'at, 28 Agustus 2015 - 16:34 WIB
Kementerian PU: Belum Ada Pembahasan Gedung Baru DPR
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono mengungkapkan belum ada pembahasan secara formal antara DPR dengan Kementerian PUPR rencana pembangunan gedung baru DPR.
Sebelumnya, DPR meminta anggaran sebesar Rp2,7 triliun hingga tahun 2018 untuk sejumlah proyek, salah satunya pembangunan gedung baru.
Kendati demikian, Menteri Keuangan pernah mengatakan belum ada pembahasan, lantaran anggaran tersebut tidak tertera dalam APBN 2016.
"Memang belum ada pembahasan secara formal dengan kami. Tentunya nanti jika diperlukan, ada pembahasan lebih lanjut," ujar Taufik di kantornya, Jakarta Jumat, (28/8/2015)
Menurut dia, kementeriannya tidak terkait dengan rencana proyek pembangunan Gedung DPR. Kendati demikian, spesifikasi gedung negara menjadi kewenangan Kementerian PUPR.
"Kementerian PU memang bertanggung jawab terhadap gedung-gedung negara. Kita memang berikan kriteria terhadap standar ruang kerja dan lain-lain. Saya kira untuk konsultasi normatif menjadi ranah kami tapi kalau rencana pembangunan bukan ranah kami," tuturnya.
PILIHAN:
Kabareskrim Sebut Ada Capim KPK Jadi Tersangka
Sebelumnya, DPR meminta anggaran sebesar Rp2,7 triliun hingga tahun 2018 untuk sejumlah proyek, salah satunya pembangunan gedung baru.
Kendati demikian, Menteri Keuangan pernah mengatakan belum ada pembahasan, lantaran anggaran tersebut tidak tertera dalam APBN 2016.
"Memang belum ada pembahasan secara formal dengan kami. Tentunya nanti jika diperlukan, ada pembahasan lebih lanjut," ujar Taufik di kantornya, Jakarta Jumat, (28/8/2015)
Menurut dia, kementeriannya tidak terkait dengan rencana proyek pembangunan Gedung DPR. Kendati demikian, spesifikasi gedung negara menjadi kewenangan Kementerian PUPR.
"Kementerian PU memang bertanggung jawab terhadap gedung-gedung negara. Kita memang berikan kriteria terhadap standar ruang kerja dan lain-lain. Saya kira untuk konsultasi normatif menjadi ranah kami tapi kalau rencana pembangunan bukan ranah kami," tuturnya.
PILIHAN:
Kabareskrim Sebut Ada Capim KPK Jadi Tersangka
(dam)
