Relokasi Kampung Pulo Akan Berlanjut

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mulai mempertimbangkan untuk melakukan relokasi tahap 2 di empat RW yang berada di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

Relokasi ini segera dilaksanakan jika relokasi tahap 1 belum mampu menanggulangi banjir. Sebelumnya Pemprov DKI sudah menertibkan 27 RT yang tersebar di tiga RW di Kampung Pulo. Warga yang menghuni bantaran Kali Ciliwung berhasil dipindahkan ke Rusunawa Jatinegara Barat. ”Kalau kita tutup ini sudah enggak banjir, itu kan (relokasi) pasti ada tampungan air seperti danau.

Nah, itu yang mau kita tawarkan, kalau sudah selesai ini, gimana kalau kita bangunin (rusun),” ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta, kemarin. Selain akan memberikan rusun kepada warga yang terkena relokasi, dia tidak segan membayar biaya kerahiman sebesar 1,5 kali dari tanah yang memiliki sertifikat.

Bagi masyarakat yang hanya memiliki girik, Ahok berjanji memberikan 1,2 kali. Sedangkan, warga yang memanfaatkan tanah negara, dia tidak menjamin akan memberikan nilai serupa. ”Jika kamu punya 100 meter (tanah girik), saya kasih kamu 120 meter. Tapi, kalau kamu enggak ada dasar, cuma jual-beli bangunan di atas tanah negara, itu enggak bisa,” katanya.

Menurut dia, ketika Joko Widodo (Jokowi) menjabat gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI berencana memberikan uang kerahiman 25% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Hanya, tidak terealisasi lantaran saat ini ada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang melarang pemberian uang kerahiman.

”Dulu ada aturannya 25%. Itu memang ada aturannya, saya mah ikuti aturan. Itu bukan duit saya kok. Kalau peraturannya suruh saya bayar 1.000%, ya saya kasih saja,” ujar mantan Bupati Belitung Timur ini. Karena itulah, untuk penyelesaian masalah relokasi di Kampung Pulo dan relokasi wilayah lainnya, Pemprov DKI menyediakan rusun kepada sejumlah warga yang terelokasi.

Warga yang mendapat rusun akan digratiskan biaya sewa dan listrik selama enam bulan awal. Rusun bisa dipergunakan untuk 7-10 keturunan. ”DKI itu tidak pernah menyewakan rusun kepada orang yang salah. Kami juga enggak pernah menjual rusun, itu kan wajar iuran.

Kamu tinggal di rumah saja ada iurannya,” ucapnya. Usai menormalisasi kawasan Kampung Pulo, Ahok berencana melakukan kegiatan serupa di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk memuluskan itu, Pemprov DKI menyiapkan pembangunan rusun di dua tempat yaitu di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, sebanyak 160 unit dan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, sebanyak 150 unit.

Meski belum pasti kapan pengerjaan normalisasi di sisi kiri Ciliwung (Kampung Pulo) akan rampung, Ahok menargetkan pada tahun ini Kampung Pulo bebas dari banjir. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko mengatakan, proyek normalisasi Kali Ciliwung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dengan melakukan pengerukan dan pemasangan sheet pile di sejumlah bibir kali pascarelokasi.

”Yang ngerjain kementerian, kami (Pemprov DKI) hanya menginventarisasi pembebasan lahan sekaligus menyosialisasikannya,” ujarnya. Mantan Bupati Kepulauan Seribu ini menjelaskan, rencananya Kali Ciliwung akan dilebarkan sepanjang 20-30 meter dari kondisi yang ada saat ini sekitar 5 meter.

Untuk memperlancar dan melindungi keberadaan kali dari bangunan liar, pihaknya akan membangun jalan inspeksi dengan lebar 7-12 meter dan dibuatkan taman. ”Nanti rumah hanya boleh berada di luar taman,” kata Tri. Selain menertibkan Kampung Pulo dan Bukit Duri, Pemprov DKI akan melakukan pembebasan lahan di beberapa kawasan seperti Kali Cakung, Kali Cipinang, serta Kali Sunter yang saat ini kondisinya makin menyempit.

”Kita pelan-pelan dulu sambil menunggu rusunnya,” ujarnya. Jika Pemprov DKI Jakarta melakukan relokasi tahap 2 Kampung Pulo, psikolog Universitas Pancasila Silverius Y Soeharso menyarankan untuk penertiban tidak ditempuh dengan cara legal formal, tetapi dengan cara pendekatan psikologis dan diajak berembuk.

”Kalau satu kali dikasih tahu baik-baik tidak mau, lalu dua kali sampai tiga kali masih tidak mau, langkah terakhir ya mau tidak mau eksekusi,” ujarnya. Menurut dia, masyarakat harus bisa memahami mana yang hak dan bukan. Jika bukan haknya, masyarakat diminta bisa menghargai. ”Jangan biasakan yang bukan haknya. Ini harus direvolusi,” ucapnya.

Seandainya masih ada penolakan itu harus diselisik lebih lanjut, apakah penolakan itu dilakukan secara sadar atau ada aktor intelektual yang memiliki kepentingan. ”Ada sesuatu yang tidak beres. Negara tidak boleh kalah karena kita bukan negara barbar. Kalau seperti ini, negara bisa habis,” kata Silverius.

Dua Tersangka Pembakaran Backhoe

Usai berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta kemarin, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah menetapkan dua tersangka yang diduga terlibat dalam pembakaran backhoe. ”Pelaku masih diperiksa. Keduanya dari pihak masyarakat yang melakukan pembakaran,” ucapnya.

Selain memeriksa dua pelaku pembakaran backhoe, polisi juga tengah melakukan penyidikan dugaan salah pemukulan terhadap seorang warga bernama Eko Prasetyo, 22, yang kini masih dirawat di Rumah Sakit ST Carolus. Kondisi Eko semakin hari semakin membaik setelah mendapatkan perawatan intensif dari dokter Polda Metro Jaya yang memberi dukungan dan pengawasan.

”Apakah ini adalah pelaku pelemparan kepada petugas, kemudian petugas menangkapnya dan dia melakukan perlawanan lalu dilumpuhkan atau terjadi kekerasan eksesif oknum aparat. Ini lagi diselidiki,” ujar Tito. Terlepas dari kejadian tersebut, mantan Kapolda Papua ini memastikan,

hingga saat ini kondisi Kampung Pulo sudah aman dan terkendali setelah sebagian besar masyarakatnya sudah pindah ke rusunawa. ”Kami melakukan kegiatan humanis seperti Mobil Pintar. Bakti kesehatan gratis dari Polda juga dilakukan,” katanya.

Yan yusuf / r ratna purnama