Johan Budi Klaim Pemimpin KPK Tidak Harus Sarjana Hukum

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menjadi salah satu Calon pemimpin (Capim) KPK yang berlatarbelakang sarjana teknik.

Namun demikian, Johan menyatakan, pemimpin lembaga antikorupsi tidak wajib mengantongi ijazah sarjana hukum. Baginya yang utama, Pemimpin KPK harus mengerti hukum.

"Pimpinan KPK tidak harus sarjana hukum. Tapi yang penting adalah mengerti hukum. Orang yang mengerti hukum bisa sarjana bisa tidak," kata Johan saat menjalani tes wawancara di Gedung Setneg, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).

Dalam kesempatan itu, Johan mengatakan, Pemimpin KPK yang akan lolos nantinya berjumlah lima orang dan bersifat kolektif kolegial. Meski tidak wajib berlatarbelakang sarjana hukum, harus ada satu di antara lima pemimpin yang mengerti hukum.

Johan melanjutkan, guna menguatkan kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK butuh sumber daya manusia yang dengan berbagai keahlian. Melalui keahlian berkomunikasi yang dimilikinya, Johan yakin telah berkontribusi dalam penguatan KPK.

"Saya memang bukan sarjana hukum, tapi yang dibutuhkan KPK banyak hal," tegas Johan.

Pilihan:

Di NTT, TNI AU dan Tentara Australia 'Duel' di Udara

SBY: Persoalan Bangsa Bermuara pada Kepemimpinan

Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia