PAN Nilai Tujuh Proyek DPR Tak Perlu Dipaksakan
Selasa, 25 Agustus 2015 - 11:26 WIB
PAN Nilai Tujuh Proyek DPR Tak Perlu Dipaksakan
A
A
A
JAKARTA - Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk, DPR tetap merencanakan pembangunan tujuh proyek. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, DPR tak perlu memaksakan diri untuk melanjutkan proyek tersebut dalam kondisi seperti ini.
"Kalau terlalu dipaksakan maka tidak baik bagi rasa keadilan dan menjadi beban APBN," ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Dia menilai, proyek DPR dapat dikaji ulang di tengah situasi ekonomi Indonesia ini agar tak dipaksakan masuk ke anggaran APBN 2016.
"DPR akan kaji ulang, apakah tepat memasukkan proyek itu sekarang, atau mungkin skala prioritas mana yang akan lebih dulu dimasukkan sehingga rakyat tidak tersakiti," ucap Yandri.
Menurutnya, pembangunan DPR tak harus dimasukkan sekaligus dengan anggaran fantastis yang disebut-sebut senilai Rp1,6 triliun. Dia menilai, anggaran tersebut bisa saja dimasukkan secara bertahap.
"Yang menjadi prioritas adalah pembangunan gedung untuk anggota DPR mengingat ruangan yang ada sekarang terlalu sempit," kata Yandri.
Apa lagi jika renovasi bisa dilakukan, maka menurutnya, DPR tak perlu membangun gedung baru. "Atau ruangan yang ada dimaksimalkan, tinggal nambah beberapa ruangan saja," ucap Yandri.
Yandri mengaku ruangannya memang sempit. Namun, DPR tak perlu memaksakan harus membangun gedung baru. Yandri yakin pemimpin DPR akan berlaku bijak menanggapi persoalan ini.
"Saya yakin pemimpin DPR akan legowo (bila proyek DPR dikaji ulang)," tandasnya.
PILIHAN:
Kejagung Periksa Gubernur Sumut di KPK
Ini Jawaban Giri Suprapdiono Soal Potensi Perselingkuhan
"Kalau terlalu dipaksakan maka tidak baik bagi rasa keadilan dan menjadi beban APBN," ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Dia menilai, proyek DPR dapat dikaji ulang di tengah situasi ekonomi Indonesia ini agar tak dipaksakan masuk ke anggaran APBN 2016.
"DPR akan kaji ulang, apakah tepat memasukkan proyek itu sekarang, atau mungkin skala prioritas mana yang akan lebih dulu dimasukkan sehingga rakyat tidak tersakiti," ucap Yandri.
Menurutnya, pembangunan DPR tak harus dimasukkan sekaligus dengan anggaran fantastis yang disebut-sebut senilai Rp1,6 triliun. Dia menilai, anggaran tersebut bisa saja dimasukkan secara bertahap.
"Yang menjadi prioritas adalah pembangunan gedung untuk anggota DPR mengingat ruangan yang ada sekarang terlalu sempit," kata Yandri.
Apa lagi jika renovasi bisa dilakukan, maka menurutnya, DPR tak perlu membangun gedung baru. "Atau ruangan yang ada dimaksimalkan, tinggal nambah beberapa ruangan saja," ucap Yandri.
Yandri mengaku ruangannya memang sempit. Namun, DPR tak perlu memaksakan harus membangun gedung baru. Yandri yakin pemimpin DPR akan berlaku bijak menanggapi persoalan ini.
"Saya yakin pemimpin DPR akan legowo (bila proyek DPR dikaji ulang)," tandasnya.
PILIHAN:
Kejagung Periksa Gubernur Sumut di KPK
Ini Jawaban Giri Suprapdiono Soal Potensi Perselingkuhan
(kri)
