Perkuat Sistem Presidensial, Jumlah Parpol Perlu Disederhanakan

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Martin Hutabarat berpendapat untuk memperkuat sistem presidensial maka jumlah parpol dalam sistem multipartai perlu disederhanakan. Pasalnya, banyaknya parpol yang masuk ke parlemen dapat melemahkan posisi presiden sebagai kepala negara, khususnya dalam pengambilan kebijakan.

"Seperti misalnya di Cina, sama-sama presidensial dengan 10 parpol tapi cuma satu yang dominan," kata Martin usai dialog kenegaraan yang bertajuk "Pemilu Serentak Guna Memperkuat Sistem Presidensial" di Hotel Sapadia, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Jumat (21/8/2015).

Namun, lanjutnya, bukan berarti MPR mendorong agar sistem multipartai itu diubah menjadi dua partai. MPR menginginkan agar penyederhanaan jumlah parpol di parlemen terjadi secara alamiah yakni dengan peningkatan ambang batas setiap pemilunya.

"Di tahun 2019 rencana 5% ambang batasnya. Secara alamiah akan terseleksi, kemarin Pemilu 2014 sudah dinaikkan berhasil menyaring jadi 10 partai," jelas Politikus Partai Gerindra itu.

Selain itu, lanjut Martin, nanti Indonesia juga akan melaksanakan Pilpres dan Pileg secara bersama. Ini juga merupakan upaya yang dapat memperkuat sistem presidensial iti sendiri.

Namun, dalam penyelenggaraannya perlu kesadaran semua pihak bahwa itu merupakan hajat bersama untuk memperbaiki sistem. "Harus sadar bersama-sama ini bagian dari usaha kita membangun sistem ketatanegaraan yang lebih baik," tegasnya.

Kendati demikian, Martin menyayangkan bahwa para stakeholder lupa untuk mengatur parpol sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia. Padahal, parpol merupakan faktor yang paling dominan di negara ini dalam memutuskan sejumlah kebijakan.

"Agar bagaimana menghasilkan parpol-parpol yang baik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik," pungkasnya.

PILIHAN:
SBY Ungkap Delapan PR Indonesia, Ini Reaksi Istana

Ini Delapan PR Indonesia Versi SBY