Ini Delapan PR Indonesia Versi SBY

DEPOK - Indonesia memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan sejak kemerdekaan 70 tahun lalu. Setidaknya ada delapan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bangsa ini.

Hal itu dikatakan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Seminar Internasional bertajuk 'Memaknai 70 Tahun Kemerdekaan Indonesia di Tengah Dunia yang Berubah dalam Perspektif Sejarah' di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) Depok.

"Jika ini mampu kita rampungkan bersama, Indonesia akan menjadi negara kuat pada 2045 dan jadi negara maju pada pada akhir abad 21," katanya, Rabu (20/8/2015).

Delapan permasalahan yang dimaksud antara lain mengenai ideologi. Dikatakan dia, Pancasila merupakan yang terbaik dan ke depannya 'living ideologi' bukan dogma dan mampu menjawab tantangan bangsa ke depannya.

Dirinya bahkan sudah mempelajari ideologi lain namun tidak ada yang terbaik selain Pancasila. "Saya sudah pelajari ideologi bangsa lain dan meyakini Pancasila merupakan yang terbaik," ungkapnya.

Selanjutnya adalah demokrasi yang dianggap sistem terbaik dibanding sistem lain. Menurutnya, Islam dan demokrasi harus bisa sejalan. Demokrasi pembangunan ekonomi saling memperkuat.

Menurutnya, pemilu dan pilkada harus semakin berkualitas dengan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. "Pemilu jangan jadi lautan politik uang," ucapnya.

Poin selanjutnya adalah tata negara dan pemerintahan. Dia meyakini sistem presidensial merupakan yang terbaik. Dengan check and balances diharapkan akan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

Keempat, sistem ekonomi yang perlu diperhatikan adalah dengan menerapkan ekonomi pasar yang berkeadilan sosial dengan tetap menjaga peran pemerintah secara proporsional. Kerja sama internasional ekonomi diniscayakan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

"Serta berorientasi pada peningkatan taraf hidup rakyat bukan retorika ideologis dan nasionalisme sempit," katanya.

Kelima, model pembangunan yang baik adalah pembangunan berkelanjutan menuju pertumbuhan dengan keseimbangan. Keenam, persatuan nasional yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan antara nasionalisme dan internasionalisme serta semangat rasa, dan ikatan identitas kedaerahan, serta dengan memperkuat toleransi dan harmoni kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya ketujuh, kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam hal ini negara tak boleh lengah karena masih gerakan pemisahan yang terjadi di dunia. "Untuk itu negara harus bersikap bijak dan tegas," ucapnya.

Yang terakhir adalah mengenai kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Indonesia telah menetapkan NKRI harga mati. Hal ini harus dilaksanakan secara cerdas dengan menerapkan strategi kebijakan dan aksi yang tepat serta efektif.

"Tentunya globalisasi hadapi ancaman dan tantangan serta peluang," pungkasnya.

PILIHAN:
Menhan Minta Keluarga Eks PKI Lupakan Dosa Masa Lalu

Wiranto Sarankan JK-Rizal Berdebat di Rapat Kabinet