PBB Dorong Perdamaian Suriah
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendukung perundingan damai Suriah seiring pertambahan jumlah korban warga sipil.
Inisiatif perundingan damai itu memiliki 16 poin utama dan membentuk empat kelompok kerja untuk membahas keselamatan dan perlindungan, kontraterorisme, isu hukum dan politik, serta rekonstruksi. Rencana itu akan mulai diaplikasikan pada September mendatang. Kesepakatan itu menjadi awalan untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan 240.000 orang.
“Itu merupakan suatu sejarah,” kata Alexis Lamek, deputi duta besar Prancis untuk PBB, Senin (17/8) waktu setempat. Dibutuhkan waktu selama dua tahun untuk mencapai kata sepakat dalam pembentukan inisiatif tersebut. Apalagi, inisiatif tersebut juga didukung Rusia, sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad. “Kita tak dapat mengalahkan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) tanpa ada organisasi transisi di Suriah,” imbuh Lamek, dilansir AFP.
Hanya Venezuela yang memisahkan diri dalam pengambilan keputusan tersebut. Selama ini Venezuela dikenal sebagai negara sahabat Suriah. Rafael Ramirez, duta besar Venezuela untuk PBB, menuding DK melakukan hal berbahaya. “Bangsa Suriah berhak untuk menentukan nasib sendiri,” protes Ramirez.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut Moskow tidak menyepakati lengsernya Assad sebagai prasyarat dalam perdamaian. “Mitra kita menyebutkan dalam periode transisional, presiden (Assad) akan melepaskan jabatannya. Itu yang tidak kita setujui,” kata Lavrov. Dalam inisiatif tersebut, DK PBB meminta semua pihak untuk mengakhiri perang Suriah.
Semua komite dalam inisiatif tersebut juga diharapkan meluncurkan proses politik mewujudkan transisi politik yang merepresentasikan rakyat Suriah. Tidak disebutkan bagaimana masa depan Assad, namun negara Barat memastikan Assad harus mundur berdasarkan inisiatif tersebut. Kesepakatan diadopsi sehari setelah serangan militer Suriah ke pasar di Douma, wilayah pemberontak di Eastern Ghouta, Suriah.
Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 96 orang dan melukai 240 warga lainnya. Utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura menggambarkan serangan Douma itu sebagai hal yang tak bisa diterima. Amerika Serikat (AS) juga mengutuk serangan brutal tersebut. “Suriah tidak menghargai kehidupan manusia,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby.
Kepala Lembaga Pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) Rami Abdel Rahman menyatakan, pesawat tempur melancarkan serangan udara pada Senin (17/8) waktu setempat di Douma. Padahal, warga lokal sedang mengubur korban tewas pada serangan Minggu (16/8). “Warga Douma menggali kuburan massal untuk mengubur korban tewas,” katanya. Eastern Ghouta dikenal sebagai wilayah yang kerap menjadi langganan serangan udara militer Suriah.
Amnesty International (AI) menuding Pemerintah Suriah melakukan kejahatan perang di sana. Pengeboman massal berlangsung tanpa memandang lokasi warga sipil. AI juga menuding pemberontak Suriah melaksanakan kejahatan perang karena menembakkan roket tanpa pandang bulu ke Damaskus. “Serangan pasukan Suriah tidak menghargai kehidupan sipil dalam konflik bersenjata,” kata Kepala Kemanusiaan PBB Stephen O’Brien.
Dari Damaskus, Pemerintah Suriah kemarin mengutuk utusan PBB Mistura yang mengkritik serangan udara di Douma. “Komentar terbaru Staffan de Mistura sangat jauh dari netralitas,” demikian ujar sumber dari Kementerian Luar Negeri Suriah. Sumber yang tak disebutkan namanya itu menyebutkan pernyataan Mistura itu sangat jauh dari objektivitas dan fakta.
Arvin/andika
Inisiatif perundingan damai itu memiliki 16 poin utama dan membentuk empat kelompok kerja untuk membahas keselamatan dan perlindungan, kontraterorisme, isu hukum dan politik, serta rekonstruksi. Rencana itu akan mulai diaplikasikan pada September mendatang. Kesepakatan itu menjadi awalan untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan 240.000 orang.
“Itu merupakan suatu sejarah,” kata Alexis Lamek, deputi duta besar Prancis untuk PBB, Senin (17/8) waktu setempat. Dibutuhkan waktu selama dua tahun untuk mencapai kata sepakat dalam pembentukan inisiatif tersebut. Apalagi, inisiatif tersebut juga didukung Rusia, sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad. “Kita tak dapat mengalahkan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) tanpa ada organisasi transisi di Suriah,” imbuh Lamek, dilansir AFP.
Hanya Venezuela yang memisahkan diri dalam pengambilan keputusan tersebut. Selama ini Venezuela dikenal sebagai negara sahabat Suriah. Rafael Ramirez, duta besar Venezuela untuk PBB, menuding DK melakukan hal berbahaya. “Bangsa Suriah berhak untuk menentukan nasib sendiri,” protes Ramirez.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut Moskow tidak menyepakati lengsernya Assad sebagai prasyarat dalam perdamaian. “Mitra kita menyebutkan dalam periode transisional, presiden (Assad) akan melepaskan jabatannya. Itu yang tidak kita setujui,” kata Lavrov. Dalam inisiatif tersebut, DK PBB meminta semua pihak untuk mengakhiri perang Suriah.
Semua komite dalam inisiatif tersebut juga diharapkan meluncurkan proses politik mewujudkan transisi politik yang merepresentasikan rakyat Suriah. Tidak disebutkan bagaimana masa depan Assad, namun negara Barat memastikan Assad harus mundur berdasarkan inisiatif tersebut. Kesepakatan diadopsi sehari setelah serangan militer Suriah ke pasar di Douma, wilayah pemberontak di Eastern Ghouta, Suriah.
Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 96 orang dan melukai 240 warga lainnya. Utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura menggambarkan serangan Douma itu sebagai hal yang tak bisa diterima. Amerika Serikat (AS) juga mengutuk serangan brutal tersebut. “Suriah tidak menghargai kehidupan manusia,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby.
Kepala Lembaga Pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) Rami Abdel Rahman menyatakan, pesawat tempur melancarkan serangan udara pada Senin (17/8) waktu setempat di Douma. Padahal, warga lokal sedang mengubur korban tewas pada serangan Minggu (16/8). “Warga Douma menggali kuburan massal untuk mengubur korban tewas,” katanya. Eastern Ghouta dikenal sebagai wilayah yang kerap menjadi langganan serangan udara militer Suriah.
Amnesty International (AI) menuding Pemerintah Suriah melakukan kejahatan perang di sana. Pengeboman massal berlangsung tanpa memandang lokasi warga sipil. AI juga menuding pemberontak Suriah melaksanakan kejahatan perang karena menembakkan roket tanpa pandang bulu ke Damaskus. “Serangan pasukan Suriah tidak menghargai kehidupan sipil dalam konflik bersenjata,” kata Kepala Kemanusiaan PBB Stephen O’Brien.
Dari Damaskus, Pemerintah Suriah kemarin mengutuk utusan PBB Mistura yang mengkritik serangan udara di Douma. “Komentar terbaru Staffan de Mistura sangat jauh dari netralitas,” demikian ujar sumber dari Kementerian Luar Negeri Suriah. Sumber yang tak disebutkan namanya itu menyebutkan pernyataan Mistura itu sangat jauh dari objektivitas dan fakta.
Arvin/andika
(ars)