Respons Ketua KPK Soal Pergantian Sejumlah Menteri
Selasa, 18 Agustus 2015 - 09:11 WIB
Respons Ketua KPK Soal Pergantian Sejumlah Menteri
A
A
A
JAKARTA - Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengaku lembaganya tak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pergantian posisi beberapa menteri dan sekretaris kabinet atau reshuffle kabinet.
Sehingga, penentuan beberapa menteri dan Sekretaris Kabinet (Seskab) baru itu tanpa rekomendasi KPK. Menurutnya, sebenarnya pengecekan atau audit terhadap calon menteri merupakan suatu keharusan.
"Dicek harus, itu menunjukkan kehati-hatian. Menunjukan kehati-hatian seorang presiden itu harus, tetapi tak berarti bahwa rekomendasi KPK menentukan," kata Ruki di Kompleks
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Agustus 2015.
Lebih lanjut dia mengatakan, menteri dan Seskab belum menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. "Yang jalan sudah. Yang sudah diangkat sudah. Kecuali yang baru," tuturnya.
Sekadar diketahui, Selasa 12 Agustus Presiden Jokowi telah melantik lima menteri dan Seskab di Istana Negara, Jakarta. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang dicopot.
Kemudian mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian menggantikan Sofjan Djalil yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas.
Kemudian, ekonom Rizal Ramli sebagai Menteri koordinator bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo yang dicopot, pengusaha muda Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel yang dicopot serta Sofjan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago yang dicopot.
Lalu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto yang dicopot.
Pilihan:
Tanda Jasa ke Bimantoro Lukai Hati Nahdliyin & Gusdurian
Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya!
Sehingga, penentuan beberapa menteri dan Sekretaris Kabinet (Seskab) baru itu tanpa rekomendasi KPK. Menurutnya, sebenarnya pengecekan atau audit terhadap calon menteri merupakan suatu keharusan.
"Dicek harus, itu menunjukkan kehati-hatian. Menunjukan kehati-hatian seorang presiden itu harus, tetapi tak berarti bahwa rekomendasi KPK menentukan," kata Ruki di Kompleks
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Agustus 2015.
Lebih lanjut dia mengatakan, menteri dan Seskab belum menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. "Yang jalan sudah. Yang sudah diangkat sudah. Kecuali yang baru," tuturnya.
Sekadar diketahui, Selasa 12 Agustus Presiden Jokowi telah melantik lima menteri dan Seskab di Istana Negara, Jakarta. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang dicopot.
Kemudian mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian menggantikan Sofjan Djalil yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas.
Kemudian, ekonom Rizal Ramli sebagai Menteri koordinator bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo yang dicopot, pengusaha muda Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel yang dicopot serta Sofjan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago yang dicopot.
Lalu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto yang dicopot.
Pilihan:
Tanda Jasa ke Bimantoro Lukai Hati Nahdliyin & Gusdurian
Atribut PKI di Karnaval, Sutiyoso: Luar Biasa Bodohnya!
(maf)
