Kabinet Hasil Reshuffle Perlu Kerja Cepat

JAKARTA - Menteri yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bergerak cepat melakukan pembenahan. Bersama menteri lain, mereka dituntut bekerja keras demi memenuhi harapan publik yang menginginkan perbaikan atas kondisi saat ini.

Harapan ini disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Edhy Prabowo dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo. Menurut Edhy Prabowo, reshuffle harus bisa menjadikan roda pemerintahan semakin berjalan baik dan efektif.

Karena itu, mereka yang sudah diberikan kepercayaan harus bisa membuktikan dengan bekerja cepat. ”Kondisi ekonomi belakangan mulai mengkhawatirkan, mulai dari melemahnya rupiah hingga naiknya harga kebutuhan pokok. Kita khawatir saat ini harga daging saja terus mengalami kenaikan. Harapan kita, tentu ke depan apalagi dengan adanya reshuffle ini akan segera ada perbaikan,” katanya.

Bambang Soesatyo mengatakan, menteri yang dilantik harus mewaspadai situasi perekonomian yang menunjukkan gejala makin memburuk. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi global, perekonomian dalam negeri diwarnai dengan isu kelangkaan dan tingginya harga daging sapi akibat ulah spekulan.

Setelah daging sapi, bukan tidak mungkin akan muncul masalah pada komoditi kebutuhan pokok lainnya. ”Karena itu, saya mengimbau para menteri ekonomi untuk mewaspadai dan merespons masalah-masalah itu dengan strategi dan kebijakan yang tepat,” katanya.

Ketua DPR Setya Novanto meyakini Presiden Jokowi sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri, sebelum melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, pelantikan menteri baru ini menjadi harapan baru bagi rakyat. ”Ini akan menjadi sesuatu hal yang memberikan harapan baru karena ada beberapa menteri yang menurut kami memang harus dievaluasi,” ujarnya kemarin.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, menteri yang baru dilantik harus bergerak cepat. ”Harus kerja cepat karena itu yang diharapkan publik. Setelah reshuffle ini tantangan berikutnya adalah membuktikan adanya perbaikan dan mewujudkan efektivitas pemerintahan. Tantangannya memang berat,” katanya di Jakarta kemarin.

Menurut Qodari, enam posisi di Kabinet Kerja yang dirombak Jokowi tersebut memang sangat menentukan efektivitas jalannya pemerintahan ke depan. Untuk posisi menteri koordinator (menko) perekonomian dan menteri perdagangan, tantangannya sangat berat karena mereka mengambil alih tugas di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu dan harga-harga kebutuhan pokok melambung.

Menurut Qodari, tidak bisa dimungkiri bahwa salah satu pertimbangan utama sehingga Presiden melakukan reshuffle adalah kondisi perekonomian saat ini. ”Menko Perekonomian harus punya terobosan bagaimana memperbaiki penyerapan anggaran, bagaimana menjinakkan nilai tukar rupiah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Juga harus mengoordinasikan lintas sektoral agar harga-harga lebih terkendali,” ujarnya di Jakarta kemarin.

”Khusus Menteri Perdagangan, yang harus segera dikerjakan adalah mengendalikan hargaharga sembako dan melawan mafia bahan pangan, terutama beras, gula, daging,” lanjutnya. Demikian pula halnya dengan menko kemaritiman yang kini dijabat Rizal Ramli.

Qodari mengungkapkan, Rizal Ramli punya tantangan berat karena sektor maritim menjadi brand baru sekaligus semangat baru dari pemerintahan Presiden Jokowi. ”Sektor maritim harus bisa dioptimalkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Untuk posisi sekretaris kabinet (seskab) yang kini dijabat politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung, tantangannya adalah merapikan administrasi pemerintahan dan meningkatkan komunikasi lintas sektoral. ”Pramono Anung saya kira punya akselerasi tinggi sehingga bisa menutupi kelemahan pejabat sebelumnya,” ujarnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution seusai acara serah terima jabatan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin mengaku diberi pesan oleh presiden untuk memperbaiki ekonomi.

Dia diminta menjaga harga pangan dan menekan inflasi, kemudian mengelola fiskal termasuk serapan APBN Perubahan 2015 yang minim serta mendongkrak investasi, baik asing maupun domestik. ”Banyak yang harus dikerjakan, namun tentu harus ada prioritas. Dalam jangka pendek, kita menentukan prioritas,” ujar Darmin.

Dari sisi pangan, Darmin menyebut pangkal persoalannya terletak pada akurasi data. Data yang tidak valid, menurut dia, mendorong terjadinya gejolak harga komoditas pangan yang pada akhirnya meningkatkan inflasi.

”Untuk mendapatkan data yang akurat, perlu kalibrasi data dulu.Tapi itu bukan soal yang setengah tahun selesai ” kata Darmin.

Rahmat sahid/ Kiswondari/ Sucipto/ant