Proyek MRT Masih Terkendala Pembebasan Lahan
Kamis, 13 Agustus 2015 - 08:46 WIB
Proyek MRT Masih Terkendala Pembebasan Lahan
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menuding Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta lambat dalam pembebasan lahan untuk proyek mas rapid transit (MRT).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, proyek pembangunan MRT saat ini terkendala pembebasan lahan yang kewenangannya berada di BPN. Dia kerap mendapatkan informasi lambatnya pembebasan lahan akibat kesalahan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Padahal, pembebasan lahan sangat tergantung pada kinerja BPN.
”Pegawai lapangan BPN mesti dibayar soalnya. Kalau enggak dibayar, enggak jalan makanya saya bilang dulu. Saya Komisi II, saya lebih suka pertanahan di bawah pemerintah daerah sesuai UU Otonomi Daerah,” kata Ahok di Balai Kota kemarin. Ahok menjelaskan, pembebasan lahan itu terlebih dahulu dipetakan dan diukur BPN.
Selanjutnya Dinas Penataan Kota mengeluarkan trace dan tim appraisal yang diketuai sekretaris kota (seko) melakukan pembayaran. Dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan BPN dan tim appraisal, Ahok melihat ada kesalahan juga dalam izin penataan kota perihal trace.
Dia mengancam akan mencopot kepala dinas penataan kota apabila tidak mampu membebaskan lahan MRT dalam sebulan ini. ”Peta bidang itu bisa dikeluarkan BPN kalau sudah ukur dan penataan kota keluarkan trace. Selama ini paling kacau di kita itu penataan kota. Izinnya kacau. Saya sudah ancam penataan kota kalau bulan ini tak bisa bereskan lahan MRT, akan saya pecat,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Zulkifli mengatakan, pembebasan lahan proyek MRT terkendala musyawarah. Selama ini dari 240 bidang yang diprioritaskan dalam pembebasan lahan, BPN sudah menyelesaikan 227 bidang. Dari 13 bidang di Kelurahan Lebak Bulus, empat harus diukur ulang atas permintaan pemilik tanah dan sembilan belum diukur karena ada perubahan trase dari Dinas Penataan Kota.
Zulkifli berjanji melakukan pengukuran ulang dan ditargetkan rampung pada Senin (17/8). ”Musyawarah permintaan warga di atas harga yang ditetapkan appraisal. Nanti jika musyawarah ketiga tidak juga mencapai keputusan, mungkin ada perangkat yang dibuat Pak Gubernur menetapkan ada konsinyasi sehingga proyek MRT bisa jalan. Pada dasarnya miskomunikasi,” tandasnya.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, pembangunan MRT sudah masuk dalam tahap pengeboran. Pengeboran pertama akan dilakukan mulai dari Patung Pemuda, Senayan. Mesin bor itu sedang dirakit di kawasan tersebut agar bisa masuk ke dalam terowongan yang telah disediakan sebagai jalan masuk mesin bor.
”Saat inimesinborterowongan bawah tanah atau tunnel bored machine (TBM) telah tiba di Jakarta sebanyak dua unit. Diharapkan, pengeboran terowongan bawah tanah dapat dimulai pada September2015,” tuturnya.
Dono menuturkan, perakitan mesin bor harus dilakukan karena tidak muat dimasukkan ke dalam kapal laut. Panjang mesin bor mencapai 80 meter dengan diameter 6,7 meter. Saat pengiriman dari Jepang, mesin bor dipisahkan menjadi beberapa bagian, kemudian dirakit kembali di Jakarta.
Untuk proyek MRT, lanjut Dono, sedikitnya dibutuhkan empat mesin bor. Dua mesin bor lainnya sedang dalam perjalanan kapal laut perjalanan dari Jepang ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Bima setiyadi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, proyek pembangunan MRT saat ini terkendala pembebasan lahan yang kewenangannya berada di BPN. Dia kerap mendapatkan informasi lambatnya pembebasan lahan akibat kesalahan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Padahal, pembebasan lahan sangat tergantung pada kinerja BPN.
”Pegawai lapangan BPN mesti dibayar soalnya. Kalau enggak dibayar, enggak jalan makanya saya bilang dulu. Saya Komisi II, saya lebih suka pertanahan di bawah pemerintah daerah sesuai UU Otonomi Daerah,” kata Ahok di Balai Kota kemarin. Ahok menjelaskan, pembebasan lahan itu terlebih dahulu dipetakan dan diukur BPN.
Selanjutnya Dinas Penataan Kota mengeluarkan trace dan tim appraisal yang diketuai sekretaris kota (seko) melakukan pembayaran. Dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan BPN dan tim appraisal, Ahok melihat ada kesalahan juga dalam izin penataan kota perihal trace.
Dia mengancam akan mencopot kepala dinas penataan kota apabila tidak mampu membebaskan lahan MRT dalam sebulan ini. ”Peta bidang itu bisa dikeluarkan BPN kalau sudah ukur dan penataan kota keluarkan trace. Selama ini paling kacau di kita itu penataan kota. Izinnya kacau. Saya sudah ancam penataan kota kalau bulan ini tak bisa bereskan lahan MRT, akan saya pecat,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Zulkifli mengatakan, pembebasan lahan proyek MRT terkendala musyawarah. Selama ini dari 240 bidang yang diprioritaskan dalam pembebasan lahan, BPN sudah menyelesaikan 227 bidang. Dari 13 bidang di Kelurahan Lebak Bulus, empat harus diukur ulang atas permintaan pemilik tanah dan sembilan belum diukur karena ada perubahan trase dari Dinas Penataan Kota.
Zulkifli berjanji melakukan pengukuran ulang dan ditargetkan rampung pada Senin (17/8). ”Musyawarah permintaan warga di atas harga yang ditetapkan appraisal. Nanti jika musyawarah ketiga tidak juga mencapai keputusan, mungkin ada perangkat yang dibuat Pak Gubernur menetapkan ada konsinyasi sehingga proyek MRT bisa jalan. Pada dasarnya miskomunikasi,” tandasnya.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, pembangunan MRT sudah masuk dalam tahap pengeboran. Pengeboran pertama akan dilakukan mulai dari Patung Pemuda, Senayan. Mesin bor itu sedang dirakit di kawasan tersebut agar bisa masuk ke dalam terowongan yang telah disediakan sebagai jalan masuk mesin bor.
”Saat inimesinborterowongan bawah tanah atau tunnel bored machine (TBM) telah tiba di Jakarta sebanyak dua unit. Diharapkan, pengeboran terowongan bawah tanah dapat dimulai pada September2015,” tuturnya.
Dono menuturkan, perakitan mesin bor harus dilakukan karena tidak muat dimasukkan ke dalam kapal laut. Panjang mesin bor mencapai 80 meter dengan diameter 6,7 meter. Saat pengiriman dari Jepang, mesin bor dipisahkan menjadi beberapa bagian, kemudian dirakit kembali di Jakarta.
Untuk proyek MRT, lanjut Dono, sedikitnya dibutuhkan empat mesin bor. Dua mesin bor lainnya sedang dalam perjalanan kapal laut perjalanan dari Jepang ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Bima setiyadi
(bbg)
