Demokrat Sindir Pemerintahan Jokowi, Buruk Rupa Cermin Dibelah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diminta bertanggung jawab terhadap polemik yang berkembang, karena mau menghidupkan kembali pasal mengenai penghinaan kepada presiden.
Politikus Partai Demokrat Ramadhan Pohon mengingatkan internal Pemerintahan Jokowi jangan menyalahkan bahwa usulan menghidupkan kembali pasal tersebut adalah warisan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Buruk rupa, cermin dibelah. Diri tak berdaya, orang lain yang dituding bersalah. Di situ kadang kami merasa sedih," cetus Ramadhan melalui sambungan telepon, Jumat (7/8/2015).
Dia menilai, sikap Pemerintahan Jokowi yang menyalahkan Pemerintahan SBY sebagai bentuk ketidakmampuannya dalam menghadapi tekanan publik.
"Pembisik Jokowi jangan terlalu ngeles, tak baik lempar-lempar kesalahan ke pihak lain. Gentle saja, masalah yang ada sekarang hadapi saja. Selesaikan, enggak perlulah ngeles," tukasnya.
Baca: Jokowi Klaim Pasal Penghinaan Presiden Warisan Rezim SBY.
Politikus Partai Demokrat Ramadhan Pohon mengingatkan internal Pemerintahan Jokowi jangan menyalahkan bahwa usulan menghidupkan kembali pasal tersebut adalah warisan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Buruk rupa, cermin dibelah. Diri tak berdaya, orang lain yang dituding bersalah. Di situ kadang kami merasa sedih," cetus Ramadhan melalui sambungan telepon, Jumat (7/8/2015).
Dia menilai, sikap Pemerintahan Jokowi yang menyalahkan Pemerintahan SBY sebagai bentuk ketidakmampuannya dalam menghadapi tekanan publik.
"Pembisik Jokowi jangan terlalu ngeles, tak baik lempar-lempar kesalahan ke pihak lain. Gentle saja, masalah yang ada sekarang hadapi saja. Selesaikan, enggak perlulah ngeles," tukasnya.
Baca: Jokowi Klaim Pasal Penghinaan Presiden Warisan Rezim SBY.
(kur)