ASEAN Soroti Isu Reklamasi Lahan

KUALA LUMPUR - Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sangat mengkhawatirkan reklamasi lahan di Laut China Selatan. Sikap itu terungkap dalam pernyataan yang dirilis pada akhir perundingan di Kuala Lumpur kemarin.

Negara-negara anggota ASEAN akhirnya menyepakati pernyataan bersama itu setelah perundingan didominasi keluhan tentang aktivitas China di wilayah sengketa yang menjadi rute perdagangan global. Pernyataan bersama itu mengungkapkan bahwa masalah Laut China Selatan dibahas secara luas.

”Pernyataan bersama juga mengungkapkan bahwa China dan negara-negara ASEAN akan memproses tahap selanjutnya mengenai code of conduct yang akan mengikat mereka dalam aturan rinci perilaku di laut,” papar laporan kantor berita Reuters .

Para menteri luar negeri (menlu) dari 10 negara anggota ASEAN bergabung pekan ini bersama mitra mereka dari beragam negara, termasuk China dan Amerika Serikat (AS). Aktivitas China yang melakukan reklamasi pantai dan membangun pos militer dianggap negara-negara tetangganya sebagai pelanggaran janji regional untuk menolak aksi provokasi di wilayah itu.

Sumber diplomatik menjelaskan, Filipina dan Vietnam secara khusus mendorong sikap tegas terhadap reklamasi pantai oleh China. Aktivitas perluasan lahan itu dapat memperkuat klaim China terhadap wilayah sengketa tersebut.

Meski demikian, ada perubahan sikap dari negara-negara yang biasanya menjadi aliansi China di ASEAN dalam pertemuan pekan ini di Malaysia. ”Teman-teman China mengambil sikap tegas,” ungkap seorang diplomat yang mengetahui proses penyusunan pernyataan bersama tersebut.

Diplomat itu tidak menyebutkan secara khusus negara mana yang bersikap keras, tapi Kamboja, Laos, dan Myanmar biasanya menjadi aliansi China di ASEAN. Saat pertemuan ASEAN pada 2012 di Kamboja, blok tersebut untuk pertama kali dalam empat dekade gagal mengeluarkan pernyataan bersama.

Kamboja dituduh memicu kegagalan mengeluarkan pernyataan bersama karena negara itu menolak mengkritik China dalam masalah sengketa wilayah maritim. ”China telah menunjukkan bagaimana ASEAN bekerja di Laut China Selatan, mereka tahu bagaimana memecah belah kita. Lihat apa yang terjadi di Kamboja,” tutur seorang diplomat dalam perundingan di Kuala Lumpur.

Utusan dari 27 negara, termasuk AS dan China, berada di Kuala Lumpur untuk hari terakhir perundingan keamanan regional yang didominasi masalah sengketa maritim. Beijing mengklaim kontrol atas hampir seluruh Laut China Selatan yang diduga mengandung banyak cadangan minyak dan gas.

Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei yang semuanya anggota ASEAN, juga memiliki berbagai klaim, termasuk Taiwan, yang semuanya saling tumpang tindih. Setiap tahun blok regional itu mengeluarkan pernyataan bersama setelah rapat tahunan para menlu.

Menlu Singapura K. Shanmugam kemarin menjelaskan, pernyataan bersama sudah selesai lusa kemarin. ”Itu belum selesai sekarang. Ada berbagai kesulitan. Paragraf terkait Laut China Selatan menyebabkan beberapa masalah,” katanya.

Pernyataan bersama yang diterima kantor berita AFP tidak menyebutkan penghentian reklamasi. Pernyataan bersama itu memperingatkan, ”Perkembangan baru di laut memiliki potensi merusak perdamaian, keamanan dan stabilitas. Ada kebutuhan penting untuk mengatasi lunturnya kepercayaan dan keyakinan di antara berbagai pihak pada masalah tersebut.”

Para delegasi menjelaskan, mereka masih berharap dapat mengeluarkan pernyataan bersama. AS dannegara-negaraAsia Tenggara menyerukan penghentian reklamasi pantai dan konstruksi di wilayah sengketa. China sejauh ini menolak desakan tersebut.

Kendati demikian, Menlu China Wang Yi menyatakan, reklamasi lahan telah berhenti. Adapun, beberapa delegasi di Kuala Lumpur menepis klaim tersebut. ”Mereka tidak mengatakan mereka menghentikan konstruksi, atau mereka menyatakan akan menghentikan reklamasi di masa depan,” ujar seorang diplomat. Filipina menyatakan, pihaknya hanya akan puas jika China menghentikan konstruksi di wilayah sengketa.

”Selain menghentikan reklamasi, sikap Filipina mendorong penghentian konstruksi dan semua aksi yang memicu ketegangan,” papar juru bicara kepresidenan Filipina Herminio Coloma.

Syarifudin