Diduga Intervensi Muktamar NU, Ansor Minta Jokowi Evaluasi Menag
Kamis, 06 Agustus 2015 - 00:05 WIB
Diduga Intervensi Muktamar NU, Ansor Minta Jokowi Evaluasi Menag
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menduga adanya intervensi yang dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam hajatan Muktamar NU. Dugaan intervensi tersebut dilakukan Lukman karena terkesan memberikan dukungan kepada salah satu calon Ketua Umum PBNU.
"Ansor prihatin atas upaya intervensi yang dilakukan pihak luar tersebut, termasuk yang dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin," kata Wakil Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (5/8/2015).
Dugaan intervensi itu dilakukan dengan cara mengerahkan para kepala kantor wilayah Kementerian Agama. "Ada upaya mengerahkan secara sistemik dan massif dari direktur sampai kantor kabupaten. Padahal seharusnya mengayomi dan menenteramkan umat," ungkap Yaqut.
Yaqut mengatakan, muktamar adalah forum musyawarah tertinggi NU sebagai organisasi yang dibentuk para alim ulama berhaluan Islam ahlu sunnah wal jama'ah (Aswaja). Terkait dengan dinamika yang terjadi di muktamar, Ansor memandang ada upaya intervensi yang dilakukan pihak luar untuk mempengaruhi muktamirin.
"Ansor mencermati bahwa Menteri Agama bertindak melampaui kewenangannya dengan terkesan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pimpinan PBNU melalui Kanwil Kemenag di beberapa provinsi," ujarnya.
Oleh karena itu, GP Ansor mendesak Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin. "Ansor berharap pihak-pihak di luar NU menghormati semua proses yang terjadi dalam muktamar dengan tidak melakukan intervensi terhadap muktamirin," tegasnya.
"Ansor prihatin atas upaya intervensi yang dilakukan pihak luar tersebut, termasuk yang dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin," kata Wakil Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (5/8/2015).
Dugaan intervensi itu dilakukan dengan cara mengerahkan para kepala kantor wilayah Kementerian Agama. "Ada upaya mengerahkan secara sistemik dan massif dari direktur sampai kantor kabupaten. Padahal seharusnya mengayomi dan menenteramkan umat," ungkap Yaqut.
Yaqut mengatakan, muktamar adalah forum musyawarah tertinggi NU sebagai organisasi yang dibentuk para alim ulama berhaluan Islam ahlu sunnah wal jama'ah (Aswaja). Terkait dengan dinamika yang terjadi di muktamar, Ansor memandang ada upaya intervensi yang dilakukan pihak luar untuk mempengaruhi muktamirin.
"Ansor mencermati bahwa Menteri Agama bertindak melampaui kewenangannya dengan terkesan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pimpinan PBNU melalui Kanwil Kemenag di beberapa provinsi," ujarnya.
Oleh karena itu, GP Ansor mendesak Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin. "Ansor berharap pihak-pihak di luar NU menghormati semua proses yang terjadi dalam muktamar dengan tidak melakukan intervensi terhadap muktamirin," tegasnya.
(whb)
