LPSK Sebut Kasus Kekerasan Anak Cukup Menonjol

JAKARTA - Tindak pidana dengan anak sebagai korban, dalam beberapa bulan terakhir banyak terungkap ke permukaan. Kondisi ini tentu menimbulkan keprihatinan tersendiri.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, tidak heran jika kasus yang menjadikan anak sebagai korban selalu mendapat perhatian dari masyarakat.

"Begitu pula dengan tindak pidana lain, seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), korupsi dan perdagangan orang," kata Semendawai pada Laporan Kinerja LPSK Semester I Tahun 2015 di Jakarta, Kamis 30 Juli 2015.

Abdul Haris menjelaskan, kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi prioritas penanganan LPSK. Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2015, LPSK menerima 24 permohonan perlindungan dan bantuan dari kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

“Sebenarnya ada 37 permohonan dari kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban. Sebanyak 24 laporan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan sisanya dari tindak pidana umum lainnya, seperti penelantaran dan perampasan kemerdekaan anak,” ungkapnya.

Semendawai mengungkapkan, pada semester I tahun 2015, LPSK menerima 755 laporan permohonan. Dari 755 laporan itu, sebanyak 544 laporan dari kasus pelanggaran HAM, 52 laporan kasus korupsi, 37 kasus dengan anak sebagai korban, 10 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dua laporan kasus narkotika dan satu laporan kasus pencucian uang.

"Sisanya sebanyak 109 laporan, kata dia, berasal dari kasus tindak pidana umum lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan, kekerasan fisik dan penelantaran anak, perampasan kemerdekaan terhadap anak di bawah umur," tuturnya.

"Kemudian perampasan dan pengrusakan, pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan, penggelapan dan penganiayaan, narkotika dan penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pemerasan dan pencucian uang, penipuan, pengrusakan dan penggelapan," imbuhnya.

Masih menurut Semendawai, dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2015, LPSK telah memberikan layanan perlindungan bagi 293 orang, terdiri dari kasus korupsi 76 orang, TPPO 88 orang, penganiayaan 57 orang, kekerasan seksual 24 orang, penggelapan pajak satu orang dan tindak pidana lainnya 47 orang.

Sedangkan untuk layanan bantuan, seperti medis, psikologis restitusi dan kompensasi, diberikan kepada 1.300 orang, terdiri dari kasus pelanggaran HAM berat 1.212 orang (861 medis dan 351 psikologis), kekerasan dalam rumah tangga dua orang (satu psikologis dan satu restitusi).

Diikuti kasus kekerasan seksual terhadap anak 17 orang (tujuh medis dan 14 psikologis), korupsi tiga orang (satu medis, dua psikologis dan dua restitusi), tindak pidana penganiayaan tiga orang (satu medis, dua psikologis dan dua restitusi), serta tindak pidana perdagangan orang 63 orang (12 medis, 12 psikologis dan 56 restitusi).

“Pemberian layanan perlindungan dan bantuan ini termasuk akumulasi dari kasus yang dilaporkan tahun sebelumnya. Jadi, bukan hanya laporan yang masuk tahun ini saja,” ujar Semendawai.

Pilihan:

Kicauan Yulianis Soal Nazar & KPK, Bikin Mahfud Bereaksi

KIP Tolak Permintaan LSM Soal Informasi Dokumen Prabowo