Optimalisasi Kinerja PPA Butuh Dukungan SDM yang Cukup

JAKARTA - Pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai belum efektif. Indikasinya, kerugian negara dari 1.365 kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum dari rentang waktu 2001 hingga sekarang mencapai Rp168,19 triliun. Sayang dari nilai tersebut uang yang berpotensi kembali ke negara hanya Rp15,09 triliun saja atau sekitar 8,97 persen.

Pemerhati Kejaksaan, Kamilov mengingatkan, jika kinerja Pusat Pemulihan Aset (PPA) mau optimal dan kembali berprestasi seperti sebelumnya, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dengan akselerasi tinggi.

"Bagaimana bisa pemerintah memberikan tambahan anggaran ataupun intensif jika kinerjanya melempem," tandas Kamilov, Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Sementara itu, kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Ferdinand Andi Lolo berpendapat, sistem yang ada di PPA sudah memenuhi transparansi dan akuntanbilitas publik, di mana aset yang disita dimasukkan ke situs dan publik ‎bisa mengakses.

"Potensi korupsi yang akan dilakukan penyidik jadi tidak ada sama sekali. Karena ketika penyidik menyita 10 kemudian mengatakan lima, publik bisa bertanya dalam situs PPA ada 10,5 nya ke mana? Itu untuk mengurangi penggelapan," tukasnya.