Muktamar NU Bahas Isu Kebangsaan
Senin, 27 Juli 2015 - 09:23 WIB
Muktamar NU Bahas Isu Kebangsaan
A
A
A
JAKARTA - Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Jombang, Jawa Timur, 1–5 Agustus mendatang akan membahas sejumlah persoalan penting. Diharapkan hasil muktamar bisa menjadi pedoman bagi semua pihak dalam mengambil kebijakan.
Ketua Steering Committee (SC) Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Slamet Effendy Yusuf mengatakan, persiapan akhir muktamar sudah mencapai 95% termasuk menyangkut materi, komisi program, organisasi, dan rekomendasi. Muktamar rencananya membahas beberapa persoalan penting yang menyangkut kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
Beberapa masalah yang akan dibahas dikelompokkan dalam tiga hal, yakni masail dinniyah maudlu’iyyah (tematik), waqi’iyyah (kekinian), dan qonuniyyah (perundang- undangan). ”Kegiatan yang bersifat teknis sudah disiapkan dengan baik oleh organizing committee,” ungkap Slamet di Jakarta kemarin. Permasalahan yang masuk kelompok maudlu’iyyah antara lain pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum.
Masalah yang masuk di kelompok waqi’iyyah adalah hukum mengingkari janji bagi pemimpin/pemerintah, hukum asuransi BPJS, advokat dalam tinjauan fikih, eksploitasi alam secara berlebihan, dan alih fungsi lahan.
Sementara itu, permasalahan yang masuk kelompok qonuniyyah antara lain perlindungan terhadap TKI dalam perspektif pencatatan pernikahan dengan warga negara asing, UU Perlindungan Umat Beragama, utang luar negeri, dan pemberlakuan pasar bebas.
Slamet menandaskan, muktamar merupakan forum silaturahmi para alim dan ulama di lingkungan NU sehingga harus dilaksanakan dengan berlandaskan semangat mempererat tali persaudaraan. ”Jadi yang berniat memutuskan tali silaturahim, lebih baik dibatalkan dari sekarang,” tegas Slamet.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengajak semua pihak termasuk media massa untuk terlibat aktif menyukseskan pelaksanaan Muktamar ke-33 NU. Dia berharap semua pihak bisa menciptakan situasi muktamar agar berlangsung damai.
Muktamar ke-33 NU mengusung tema ”Meneguhkan Islam Nusantara untuk Membangun Peradaban Indonesia dan Dunia”. ”Saya mengajak semuanya untuk menghindari caracara yang tidak terpuji, sehingga suasana muktamar kondusif,” ujarnya.
Sejumlah anggota Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Jawa Tengah mempertanyakan belum turunnya draf materi secara lengkap. Wakil Ketua PWNU Jateng Najahan Musyafak mengatakan, di antara materi yang belum diberikan panitia adalah konsep tata tertib muktamar.
Menurutnya, rancangan tata tertib yang akan dibahas pada sidang pleno pertama dalam forum muktamar seharusnya sudah dibagikan untuk dipelajari terlebih dahulu. ”Bukan bermaksud suudzan, tapi kami menangkap ada sesuatu yang disembunyikan oleh panitia muktamar kali ini,” kata Najahan.
Muhammadiyah Siap Muktamar
Panitia Pelaksana Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyiyah ke-47 menyatakan persiapan pelaksanaan perhelatan akbar tersebut sudah rampung. Muktamar rencananya digelar 3–7 Agustus mendatang.
”Persiapan sudah rampung dan semuanya sudah dikondisikan. Rencananya 29 Juli para tamu undangan dan peserta sebanyak 5.000 orang akan tiba di Pelabuhan Makassar,” kata Ketua Panitia Muktamar Saiful Saleh. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri juga dipastikan menghadiri Muktamar Muhammadiyah.
Sucipto/ant
Ketua Steering Committee (SC) Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Slamet Effendy Yusuf mengatakan, persiapan akhir muktamar sudah mencapai 95% termasuk menyangkut materi, komisi program, organisasi, dan rekomendasi. Muktamar rencananya membahas beberapa persoalan penting yang menyangkut kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
Beberapa masalah yang akan dibahas dikelompokkan dalam tiga hal, yakni masail dinniyah maudlu’iyyah (tematik), waqi’iyyah (kekinian), dan qonuniyyah (perundang- undangan). ”Kegiatan yang bersifat teknis sudah disiapkan dengan baik oleh organizing committee,” ungkap Slamet di Jakarta kemarin. Permasalahan yang masuk kelompok maudlu’iyyah antara lain pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum.
Masalah yang masuk di kelompok waqi’iyyah adalah hukum mengingkari janji bagi pemimpin/pemerintah, hukum asuransi BPJS, advokat dalam tinjauan fikih, eksploitasi alam secara berlebihan, dan alih fungsi lahan.
Sementara itu, permasalahan yang masuk kelompok qonuniyyah antara lain perlindungan terhadap TKI dalam perspektif pencatatan pernikahan dengan warga negara asing, UU Perlindungan Umat Beragama, utang luar negeri, dan pemberlakuan pasar bebas.
Slamet menandaskan, muktamar merupakan forum silaturahmi para alim dan ulama di lingkungan NU sehingga harus dilaksanakan dengan berlandaskan semangat mempererat tali persaudaraan. ”Jadi yang berniat memutuskan tali silaturahim, lebih baik dibatalkan dari sekarang,” tegas Slamet.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengajak semua pihak termasuk media massa untuk terlibat aktif menyukseskan pelaksanaan Muktamar ke-33 NU. Dia berharap semua pihak bisa menciptakan situasi muktamar agar berlangsung damai.
Muktamar ke-33 NU mengusung tema ”Meneguhkan Islam Nusantara untuk Membangun Peradaban Indonesia dan Dunia”. ”Saya mengajak semuanya untuk menghindari caracara yang tidak terpuji, sehingga suasana muktamar kondusif,” ujarnya.
Sejumlah anggota Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Jawa Tengah mempertanyakan belum turunnya draf materi secara lengkap. Wakil Ketua PWNU Jateng Najahan Musyafak mengatakan, di antara materi yang belum diberikan panitia adalah konsep tata tertib muktamar.
Menurutnya, rancangan tata tertib yang akan dibahas pada sidang pleno pertama dalam forum muktamar seharusnya sudah dibagikan untuk dipelajari terlebih dahulu. ”Bukan bermaksud suudzan, tapi kami menangkap ada sesuatu yang disembunyikan oleh panitia muktamar kali ini,” kata Najahan.
Muhammadiyah Siap Muktamar
Panitia Pelaksana Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyiyah ke-47 menyatakan persiapan pelaksanaan perhelatan akbar tersebut sudah rampung. Muktamar rencananya digelar 3–7 Agustus mendatang.
”Persiapan sudah rampung dan semuanya sudah dikondisikan. Rencananya 29 Juli para tamu undangan dan peserta sebanyak 5.000 orang akan tiba di Pelabuhan Makassar,” kata Ketua Panitia Muktamar Saiful Saleh. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri juga dipastikan menghadiri Muktamar Muhammadiyah.
Sucipto/ant
(ftr)
