Mendagri Tegaskan Tak Ada Alasan Tunda Pilkada Serentak
Kamis, 23 Juli 2015 - 18:46 WIB
Mendagri Tegaskan Tak Ada Alasan Tunda Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 9 Desember mendatang.
Menurut dia, anggaran Rp6,892 triliun untuk pelaksanaan pilkada serentak sudah tercukupi. "Walaupun ada (satu daerah) yang belum disetor, itu masalah teknis. Catatan Bawaslu ada tiga kabupaten yang belum menandatangani soal anggaran," ujar Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/7/2015).
Terkait anggaran pengamanan pilkada, Tjahjo menandaskan ada sebanyak 22 daerah yang belum mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan Polri.
"Terkait besaran saja. Seperti misal kabupaten defisit, diminta Rp2 miliar baru bisa dibayar Rp1 miliar. Ini kan perlu terobosan. Harus ada payung hukum lewat dana provinsi dan aparat bisa menolong," tuturnya.
Oleh karena itu, sambung dia,Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan seluruh Kapolda akan berkumpul di Jakarta pada 11 Agustus mendatang untuk membahas hal tersebut.
"Kami laporkan pada pejabat baik itu gubernur, bupati, wali kota sudah dikeluarkan SK Mendagri. Sementara untuk Gubernur lewat keppres," ungkapnya.
PILIHAN:
Protes Aturan Pilkada, PPP Kubu Romi Somasi KPU
Menurut dia, anggaran Rp6,892 triliun untuk pelaksanaan pilkada serentak sudah tercukupi. "Walaupun ada (satu daerah) yang belum disetor, itu masalah teknis. Catatan Bawaslu ada tiga kabupaten yang belum menandatangani soal anggaran," ujar Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/7/2015).
Terkait anggaran pengamanan pilkada, Tjahjo menandaskan ada sebanyak 22 daerah yang belum mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan Polri.
"Terkait besaran saja. Seperti misal kabupaten defisit, diminta Rp2 miliar baru bisa dibayar Rp1 miliar. Ini kan perlu terobosan. Harus ada payung hukum lewat dana provinsi dan aparat bisa menolong," tuturnya.
Oleh karena itu, sambung dia,Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan seluruh Kapolda akan berkumpul di Jakarta pada 11 Agustus mendatang untuk membahas hal tersebut.
"Kami laporkan pada pejabat baik itu gubernur, bupati, wali kota sudah dikeluarkan SK Mendagri. Sementara untuk Gubernur lewat keppres," ungkapnya.
PILIHAN:
Protes Aturan Pilkada, PPP Kubu Romi Somasi KPU
(dam)
