Ribuan PNS Tidak Masuk Kerja
Ribuan PNS Tidak Masuk Kerja
A
A
A
JAKARTA - Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran ribuan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta tidak masuk kerja. Ada yang cuti, dinas luar/pendidikan, hingga tanpa keterangan alias bolos.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menyebut, sedikitnya 6.763 dari jumlah total 69.235 PNS yang tidak masuk kerja pada hari pertama kemarin. Rinciannya, 126 PNS tanpa keterangan, 588 PNS izin, 630 PNS sakit, dan 1.638 PNS tengah dinas keluar/pendidikan.
”Pokoknya, kalau ada yang nggak jelas, nggak datang, dikasih sanksi disiplin dan TKD (tunjangan kinerja daerah) dinamis nggak dikasih selama 3 bulan. Kita lakukan sidak di lima wilayah kotamadya, ditambah kabupaten Kepulauan Seribu. Juga di Balai Kota,” katanya kemarin. Sesuai Pergub No 193/2015, PNS yang tidak disiplin sesuai dengan peraturan dipastikan tidak akan mendapatkan TKD dinamis selama sebulan.
Pada cuti Lebaran kali ini Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan cuti kepada 5% pegawainya dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi kemarin mendatangi Balai Kota. Kedatangan di hari pertama masuk kerja tersebut untuk memastikan pelayanan di DKI Jakarta.
Yuddy mengatakan, berdasarkan hasil kunjungannya ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dan BKD DKI Jakarta pada hari pertama kerja setelah libur lebaran ini, pihaknya mengapresiasi Pemprov DKI atas kinerjanya yang sekaligus mementahkan stigma bahwa banyak PNS bolos di hari pertama kerja.
”PTSP di DKI cukup bagus, dari 118 pegawai hanya lima orang yang cuti. Kegiatan pelayanan publik berfungsi normal. Bahkan, sudah banyak masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan perizinan, begitu juga di BKD. Hanya sedikit yang tidak hadir. Itu pun mereka cuti, tidak bolos,” tuturnya.
Yuddy menjelaskan, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemprov DKI Jakarta harus menjadi model bagi pemerintahan daerah lainnya dalam rangka mengubah mental aparatur untuk meningkatkan disiplin dan perbaikan pelayanan publik. Reformasi birokrasi nasional merupakan fokus pemerintahan di tahun ini.
Yuddy pun menyampaikan, pihaknya terus memantau perubahan birokrasi nasional secara langsung di Jakarta seiring dengan peningkatan kesejahteraan PNS. Kemenpan RB juga meminta jajarannya untuk terus memantau seluruh pemerintahan daerah di Tanah Air. Hasilnya, kurang lebih 30% pegawai pemerintah mengambil cuti. Tapi dia menegaskan, satu hal yang paling penting adalah pelayanan publik tidak terganggu.
”Implikasi dari disiplin dan perubahan mentalitas pelayanan yang lebih baik adalah pelayanan publik yang lebih baik. Kami berharap pemerintah daerah lainnya dapat mencontoh DKI dalam hal mewujudkan reformasi birokrasi,” ujarnya. Melihat pelayanan dan tingkat disiplin DKI Jakarta sejauh ini, Yuddy optimistis daerah lain mampu meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
”Terpenting, PTSP betulbetul satu pintu jangan banyak jendela,” tuturnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama (Ahok) berterima kasih kepada Yuddy yang terus memantau secara langsung reformasi birokrasi di DKI Jakarta. Menurutnya, untuk melakukan reformasi birokrasi di jajaran pemerintahan daerah, diperlukan keberanian dan tindakan yang tegas. Misalnya pada hari pertama kerja setelah liburan ini.
Mantan Bupati Belitung Timur ini akan memotong TKD pegawainya apabila tidak masuk dengan alasan selain cuti. Begitu juga dalam pengawasan kinerja. Apabila tidak bekerja dengan baik, pihaknya tidak akan segan- segan menstafkan para pejabatnya. ”Jadi TKD itu besar, sekali bisa hampir 80% dari gaji pokok. Kalau kamu macam-macam, kamu kehilangan 80%.
Apalagi kalau pejabat tidak bekerja, kita stafkan. Nah, itu yang kita buat satu sistem seperti ini,” ungkapnya. Adapun, Ahok menganalogikan PTSP mirip manajemen calo yang bisa melayani apa saja. Namun, aturannya sangat transparan dan bisa dilakukan secara online. Pemprov DKI juga membedakan perizinan yang tingkatannya mencapai miliaran rupiah seperti izin usaha perusahaan kontraktor.
”Punya usaha miliaran rupiah kita paksa dia ke PTSP balai kota. Kita mesti foto, kita khawatir karena banyak sekali kontraktor abal-abal,” paparnya. Di bagian lain, pada hari pertama masuk kerja kemarin puluhan anggota DPRD Kota Depok juga bolos kerja. Dari 50 anggota dewan, hanya lima orang yang hadir.
Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo membenarkan banyaknya anggota dewan yang belum masuk. Mereka masih menikmati momen Lebaran. ”Atau janganjangan mereka lagi pada di jalan pulang dari mudik,” kata Hendrik. Dia sendiri sejak pagi sudah berada di Kantor DPRD Kota Depok bersama anggota fraksi PAN Fitri Hariono dan anggota fraksi Partai Demokrat Siti Nurjanah. Banyak ruangan fraksi terlihat kosong. ”Besok (hari ini) saya yakin sudah banyak yang masuk,” tandasnya.
Bima setiyadi/ r ratna purnama
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menyebut, sedikitnya 6.763 dari jumlah total 69.235 PNS yang tidak masuk kerja pada hari pertama kemarin. Rinciannya, 126 PNS tanpa keterangan, 588 PNS izin, 630 PNS sakit, dan 1.638 PNS tengah dinas keluar/pendidikan.
”Pokoknya, kalau ada yang nggak jelas, nggak datang, dikasih sanksi disiplin dan TKD (tunjangan kinerja daerah) dinamis nggak dikasih selama 3 bulan. Kita lakukan sidak di lima wilayah kotamadya, ditambah kabupaten Kepulauan Seribu. Juga di Balai Kota,” katanya kemarin. Sesuai Pergub No 193/2015, PNS yang tidak disiplin sesuai dengan peraturan dipastikan tidak akan mendapatkan TKD dinamis selama sebulan.
Pada cuti Lebaran kali ini Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan cuti kepada 5% pegawainya dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi kemarin mendatangi Balai Kota. Kedatangan di hari pertama masuk kerja tersebut untuk memastikan pelayanan di DKI Jakarta.
Yuddy mengatakan, berdasarkan hasil kunjungannya ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dan BKD DKI Jakarta pada hari pertama kerja setelah libur lebaran ini, pihaknya mengapresiasi Pemprov DKI atas kinerjanya yang sekaligus mementahkan stigma bahwa banyak PNS bolos di hari pertama kerja.
”PTSP di DKI cukup bagus, dari 118 pegawai hanya lima orang yang cuti. Kegiatan pelayanan publik berfungsi normal. Bahkan, sudah banyak masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan perizinan, begitu juga di BKD. Hanya sedikit yang tidak hadir. Itu pun mereka cuti, tidak bolos,” tuturnya.
Yuddy menjelaskan, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemprov DKI Jakarta harus menjadi model bagi pemerintahan daerah lainnya dalam rangka mengubah mental aparatur untuk meningkatkan disiplin dan perbaikan pelayanan publik. Reformasi birokrasi nasional merupakan fokus pemerintahan di tahun ini.
Yuddy pun menyampaikan, pihaknya terus memantau perubahan birokrasi nasional secara langsung di Jakarta seiring dengan peningkatan kesejahteraan PNS. Kemenpan RB juga meminta jajarannya untuk terus memantau seluruh pemerintahan daerah di Tanah Air. Hasilnya, kurang lebih 30% pegawai pemerintah mengambil cuti. Tapi dia menegaskan, satu hal yang paling penting adalah pelayanan publik tidak terganggu.
”Implikasi dari disiplin dan perubahan mentalitas pelayanan yang lebih baik adalah pelayanan publik yang lebih baik. Kami berharap pemerintah daerah lainnya dapat mencontoh DKI dalam hal mewujudkan reformasi birokrasi,” ujarnya. Melihat pelayanan dan tingkat disiplin DKI Jakarta sejauh ini, Yuddy optimistis daerah lain mampu meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
”Terpenting, PTSP betulbetul satu pintu jangan banyak jendela,” tuturnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama (Ahok) berterima kasih kepada Yuddy yang terus memantau secara langsung reformasi birokrasi di DKI Jakarta. Menurutnya, untuk melakukan reformasi birokrasi di jajaran pemerintahan daerah, diperlukan keberanian dan tindakan yang tegas. Misalnya pada hari pertama kerja setelah liburan ini.
Mantan Bupati Belitung Timur ini akan memotong TKD pegawainya apabila tidak masuk dengan alasan selain cuti. Begitu juga dalam pengawasan kinerja. Apabila tidak bekerja dengan baik, pihaknya tidak akan segan- segan menstafkan para pejabatnya. ”Jadi TKD itu besar, sekali bisa hampir 80% dari gaji pokok. Kalau kamu macam-macam, kamu kehilangan 80%.
Apalagi kalau pejabat tidak bekerja, kita stafkan. Nah, itu yang kita buat satu sistem seperti ini,” ungkapnya. Adapun, Ahok menganalogikan PTSP mirip manajemen calo yang bisa melayani apa saja. Namun, aturannya sangat transparan dan bisa dilakukan secara online. Pemprov DKI juga membedakan perizinan yang tingkatannya mencapai miliaran rupiah seperti izin usaha perusahaan kontraktor.
”Punya usaha miliaran rupiah kita paksa dia ke PTSP balai kota. Kita mesti foto, kita khawatir karena banyak sekali kontraktor abal-abal,” paparnya. Di bagian lain, pada hari pertama masuk kerja kemarin puluhan anggota DPRD Kota Depok juga bolos kerja. Dari 50 anggota dewan, hanya lima orang yang hadir.
Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo membenarkan banyaknya anggota dewan yang belum masuk. Mereka masih menikmati momen Lebaran. ”Atau janganjangan mereka lagi pada di jalan pulang dari mudik,” kata Hendrik. Dia sendiri sejak pagi sudah berada di Kantor DPRD Kota Depok bersama anggota fraksi PAN Fitri Hariono dan anggota fraksi Partai Demokrat Siti Nurjanah. Banyak ruangan fraksi terlihat kosong. ”Besok (hari ini) saya yakin sudah banyak yang masuk,” tandasnya.
Bima setiyadi/ r ratna purnama
(bbg)
Explore More